Parpol dan Parlemen Tak Bisa Diharapkan, Saluran Aspirasi Rakyat ke Sosmed

Saluran Aspirasi Rakyat ke Sosmed Karena Parpol dan Parlemen Tak Bisa Diharapkan

Ichwan Syachu Praktisi Teknologi Informas mengatakan langkah pemerintahan saat ini untuk mengontrol sosial media adalah langkah untuk membungkam suara asli rakyat.

Cara tersebut, kata Ichwan, merupakan langkah otoriter dari penguasa yang membatasi demokrasi dimana rakyat sesuai jaminan konstitusi bebas bersuara.

“Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk membungkam suara rakyat. Setelah partai politik dikuasai, lembaga DPR dikuasai dan media mainstream dikuasai, kini sosial mediapun ingin dikuasai. Ini adalah bentuk pembungkaman yang melanggar konstitusi dimana rakyat bebas bersuara termasuk bersuara melalui sosial media,” ujar Ichwan di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Menurut dia, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terutama aparat keamanan terhadap pengguna sosial media. Ketidakadilan itu seperti upaya untuk membungkam pengguna sosial media yang dianggap tidak pro pada pemerintah. Sementara semua pihak yang pro pemerintah meski juga menghina dan maupun melakukan fitnah tidak pernah ditindak.

“Ada ketidakadilan penguasa terhadap pengguna sosial media. Yang ditangkap itu hanya mereka-mereka yang kritis atau kerap bersuara keras pada pemerintah. Tuduhanpun macam-macam mulai pencemaran nama baik, penghinaan pada presiden yang entah darimana sumbernya dianggap sebagai simbol negara. Sementara pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah tidak pernah diapa-apakan,” kata Ichwan.

Dia mencontohkan betapa banyak pengguna sosial media yang memfitnah aksi demo bela Islam maupun memfitnah para ulama, habaib dan ustadz dengan berbagai cara.

“Lihat saja ada gak yang ditangkap orang yang menghina ulama seperti Habieb Rizieq dan lain-lainnya. Ada gak yang ditangkap yang menyebarkan berita fitnah tentang para ulama? Tidak ada,” ujar dia.

Ichwan melihat, saat ini ada perang diantara para pendukung, namun menurutnya hal itu dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Memang banyak buzzer dan akun bayaran yang bermain, tapi kan tidak semuanya. Saat ini saya lihat justru masyarakat umum yang jadi aktif menggunakan sosial media menyuarakan apa yang mereka anggap bena,” kata dia..

Oleh karena itu, Ichwan menyarankan menyarankan kalau memang mau menghentikan ekses negatif dari sosial media, maka seharusnya pemerintah bisa berlaku fair dengan menutup penggunaan sosial media secara total di Indonesia.

“Kalau mau mengontrol sosial media, tutup sekalian saja sosial medianya. Siapapun tidak boleh menggunakan. Kalau yang ditindak cuma yang dianggap anti pemerintah saja yah tidak adil. Memangnya kebenaran cuma milik pihak yang pro pemerintah?,” kata dia.

Menurut Ichwan sampai kapanpun membungkam suara rakyat tidak akan berhasil. Menurutnya Pemerintah lebih baik fokus untuk menjalankan tugasnya karena dukungan dan kekuatan politik Jokowi saat ini sudah sangat kuat sehingga pemerintah ini tinggal bekerja saja dengan baik, tanpa ada yang bisa mengganggu secara politis.

Sebelumnya ada pertemuan antara Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika, Lukman Hakim Saifudin Menteri Agama, Jendral Gatot Nurmantyo Panglima TNI, Jendral Tito Karnavian Kapolri dan forum pemimpin redaksi berbagai media massa.

Mereka membuat kesepakatan untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keberadaan media sosial yang semakin liar dan tidak terkontrol pemakaiannya.

Menurut Rudiantara, keberadaan sosial media, selain mengancam industri media mainstream, juga mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kata dia, konten liar di sosial media bisa berdampak buruk pada persatuan bangsa Indonesia.

“Sosial media dimanfaatkan oleh orang yang ingin memanfaatkan. Tidak lagi melihat bahwa ini adalah Indonesia, yang negara kita adalah NKRI. Mereka juga ingin mencoba memecah belah kita semua,” kata Rudiantara usai pertemuan di Aula Bhimasena, Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016) malam lalu.(faz/dwi)