PT Semen Indonesia Masih Berpeluang Melanjutkan Proyek Pabrik Semen di Rembang

Dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat Rembang dengan MA yang diwakili Soeharto Panitera Pidana Umum di Kantor MA, Kamis (27/10/2016), dijelaskan putusan MA yang membatalkan izin lingkungan berdasarkan PK yang diajukan Walhi, tidak serta merta melarang pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dilanjutkan.

Penjelasan panitera MA ini disambut dengan tepuk tangan dan sorak ratusan masyarakat Rembang yang berunjuk rasa di depan Gedung MA.

Anis juru bicara masyakat Rembang mengatakan, masyarakat mendukung pabrik Semen di Rembang karena manfaatnya cukup besar bagi warga antara lain tersedianya lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi rakyat Rembang. Karena itu masyarakat Rembang meminta MA bijak melihat fakta ini.

Selain berunjukrasa di depan MA, masyarakat Rembang juga berunjukrasa di depan Istana Merdeka mendesak Jokowi Presiden peduli terhadap pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang.

Unjuk rasa di dua tempat ini berlangsung tertib dalam pengawalan petugas Polres Metro Jakarta Pusat.

Sebagaimana telah diketahui, Mahkamah Agung telah membuat putusan dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Rembang soal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah atas izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia.

PK tersebut membatalkan Izin lingkungan nomor 668/1/17 tahun 2012 yang diteken Bibit Waluyo Gubernur Jateng pada 7 Juni 2012.

Putusan tersebut membuat resah ribuan warga desa-desa di seputar pabrik yang telah bekerja dan merasakan manfaat kehadiran pabrik Semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Warga merasa prihatin dan kecewa atas putusan ini, sebab hal itu menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dan Kabupaten Rembang yang saat ini masih tergolong sebagai kabupaten termiskin kehilangan harapan untuk meraih peluang kehidupan baru dengan rencana operasi PT Semen Indonesia. (jos/tit/rst)