Nasib Pengadaan Kembali Trem di Surabaya

Hingga Rabu (23/11/2016), nasib reaktivasi jalur dan pengadaan kereta trem di Surabaya belum jelas. Moda transportasi sebagai bagian Angkutan Massal Cepat (AMC) yang diimpikan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya itu antara jadi atau tidak jadi dibangun di Surabaya.

Namun, Risma enggan pesimistis. Dia tidak mau mengatakan bahwa pengadaan trem di Surabaya terancam batal. Dia juga enggan memastikan pengadaan trem di Surabaya, yang rencananya mulai pelaksanaan pada 2017 mendatang, terancam mundur.

“Saya kemarin di Den Haag (Belanda) ketemu sama Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati). Dia bilang enggak ada uang. Gimana ya bu? Empat tahun membahas ini (trem) tiba-tiba harus ada, apa itu, penjaminan atau apa,” ujarnya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/11/2016).

Risma meyakini bahwa Sri Mulyani belum mengetahui adanya niat Pemerintahan Jerman untuk membantu pendanaan pembangunan trem di Surabaya.

“Makanya, itu yang kemarin tak sampaikan ke Bu Menteri. Bantuan dari Jerman sekitar berapa triliun begitu. Katanya, ya nanti tak lihatnya Bu Risma,” kata Risma menceritakan pertemuan dengan Sri Mulyani saat berada di Belanda.

Risma yakin, pembangunan trem di Surabaya tidak batal. “Enggak, ya nanti kita lihat lah,” katanya yakin. Dia menyatakan, bahwa sebenarnya pembangunan trem tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Proyek trem di Surabaya, kata Risma, tinggal menunggu izin operasional dari Pemerintah Pusat. Risma menyebutkan, ada dua izin yang belum dikeluarkan oleh Pemerinrah Pusat, yakni izin jalan dan izin bangun.

Risma pun menyadari, bila proyek trem ini terus ditunda maka biaya operasional pengadaannya akan semakin mahal. Pemkot Surabaya, dalam hal ini, menghitung kemungkinan semakin meningkatnya harga lahan di Surabaya.

Karena itulah Risma menyatakan dirinya tetap mendorong agar proyek trem di Surabaya ini tetap berlanjut. Salah satunya, dengan menyiapkan semua lahan dan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Pasti semakin mahal. Makanya tak push. Punya duit, kami konsentrasi ke situ. Kemarin di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2016), Bu Erna saya tambah Rp90 milar untuk pembebasan lahan. Dan itu sudah kelar,” katanya.

Pembahasan trem dengan pemerintah pusat sudah berlangsung berkali-kali. Salah satunya pada 1 November lalu, di sebuah hotel di kawasan Jalan Tunjungan. Saat itu, Pemkot Surabaya membahas hal ini bersama Kementerian Perhubungan. Tidak ada hasil signifikan dalam rapat tersebut.

Seperti mendapat angin segar, Pemkot Surabaya kembali mendapat undangan rapat dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Jumat (25/11/2016) besok di Jakarta. Rapat ini mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan penyelenggaraan kereta api trem di Surabaya.

M Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya mengatakan, rencananya Tri Rismaharini Walikota Surabaya pada hari itu akan bertolak ke Jakarta bersama beberapa kepala SKPD. Antara lain Kepala Bappeko, Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Kabag Hukum, dan Kabag Perlengkapan Kota Surabaya.(den/tit/tok)