Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Pada 6 Juni, NU Tunggu Rukyat

PP Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadhan 1437H jatuh pada Senin (6/6/2016).

Majelis Terjih PP Muhammadiyah dalam siaran persnya, Senin (18/4/2016) juga menetapkan Hari Raya Idul Firi 1 Syawal 1437 H jatuh pada Rabu (6/7/2016).

KH Makruf Amin Rais Aam PBNU mengatakan, NU menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang telah mengumumkan awal puasa dan Idul Fitri 1437 H.

Namun NU dalam menetapkan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri
tetap berpedoman pada dua metode yakni hisab dan rukyat.

Kata Makruf Amin, kalau hanya berpatokan pada hisab atau hitungan kalender, NU juga bisa menetapkan awal puasa dan Idul Fitri puluhan tahun yang akan akan datang.

Bagi NU hisab sebagai pengantar untuk melakukan rukyatul hilal atau melihat bulan sabit.

NU baru akan memutuskan kapan awal puasa dan Idul Fitri setelah melihat bulan.

“Dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang menyebutkan puasa dan berhari rayalah setelah kamu melihat bulan,” kata Makruf saat dihubungi suarasurabaya.net melalui ponselnya sesudah sholat Subuh, Selasa (19/4/2016).

KH Makruf Amin yang juga Ketum MUI juga menyampaikan sikap NU ini sesuai dengan fatwa MUI dan keputusan Kementrian Agama dalam setiap menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang selalu diawalli dengan melihat bulan sabit di beberapa titik dengan melibatkan para ahli dibawah sumpah.

Hasil dari rukyatul hilal itu kemudian dibawa ke sidang Isbad yang dipimpin Menteri Agama.

Sidang Isbad untuk memutuskan awal Ramadhan dan Idul Fitri diikuti MUI, pimpinan Ormas Islam, astronom, anggota DPR dan perwakilan negara negara Islam di Jakarta.

KH Makruf Amin berharap tidak ada perbedaan tapi kalau perbedaan menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri ini tidak bisa dihindari, Makruf Amin berpesan jangan disikapi secara berlebih supaya Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan baik.

Lukman Hakim Syaifuddin Menteri Agama melalui pesan singkatnya menyarankan, dalam menentukan awal puasa Ramadhan atau Idul Fitri masyarakat sebaiknya mengikuti kebijakan pemerintah. (jos/dwi)