Menteri Agraria akan Terapkan 50 Persen Prona untuk Petani di Tahun 2016

Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN) mengatakan, lamanya pengurusan sertifikat tanah selama ini karena lemahnya reformasi birokrasi. Menurutnya, banyak berkas yang belum lengkap tidak ditindaklanjuti, sehingga mengendap begitu lama.

“Selama ini, bisa sampai tahunan itu karena berkas tidak dicek oleh petugas dan dibiarkan. Maka dari itu, sekarang ini kita benahi sistem birokrasinya. Kita minta seluruh pemohon meninggalkan nomer kontak, sehingga jika ada kekurangan berkas bisa segera diberitahu dan dipercepat layanannya,” katanya di Car Free Day Service BPN Jatim di Jalan Tunjungan, Minggu (10/1/2016).

Ferry mengatakan, semangat reformasi agraria selama ini belum maksimal menjadi dasar untuk menyejahterakan masyarakat. Maka dari itu, pihaknya terus berkomitmen mendesak seluruh BPN di Indonesia agar menjemput bola dalam pelayanan pertanahan.

“Ikon kita adalah angka tujuh untuk pelayanan. Pelayanan tujuh jam dan tujuh hari. Kita juga mulai melayani dengan sistem online. Sehingga, ketika datang ke kantor BPN, pemohon tinggal tandatangan saja,” katanya.

Menurut Ferry kemudahan sertifikasi tanah ini bisa mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Melalui sistem online ini, BPN bisa menginformasikan terkait syarat pemecahan sertifikat, peningkatan hak tanah, dan informasi biaya.

“Ini komitmen lembaga. Pelayanan jangka waktu tujuh hari. Jika belum selesai juga, maka ada penjelasan. Ketika ada berkas pemohon langsung kita cek, yang berkasnya kurang tidak lantas kita biarkan, tapi kita bantu,” katanya.

Menurut Ferry, program yang dimulai sejak November 2014 ini belum bisa dikatakan sempurna. Karena reformasi agraria tidak hanya sekedar bagi-bagi lahan. Tapi, akses tanah untuk masyarakat sebesar-besarnya dengan berbagai layanan. “Kita tidak bisa mengatakan berhasil, biar masyarakat yang menilai,” katanya.

Proyeksi 2016, Menteri Agraria akan menggenjot inovasi pelayanan. Salah satunya dengan meningkatkan sebaran Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yaitu 50 persen program Prona untuk petani.

“Sebagain besar masyarakat kita petani. Negara harus hadir memastikan tanah milik petani. Jika di daerah tersebut kekeurangan ahli ukur tanah, kita bisa datangkan dari daerah terdekatnya,” kata Ferry.(bid)