Menpora akan Pertanggungjawabkan Laporan BPK

Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga menerima dengan lapang dada laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK dan rapor merah dari presiden.

Laporan BPK itu akan dijadikan spirit untuk memperbaiki pengelolaan anggaran di kementriannya ke depan, supaya lebih akuntabel.

Seperti laporan sebelumnya, presiden memberi rapor merah atas buruknya mengelolaan anggaran di Kementerian Sosial, Kemenpora, Komnas HAM dan RRI.

Menpora tetap mengapresiasi kejelian BPK dalam mengoreksi penggunaan anggaran di kementeriannya.

Meskipun Menpora tahu laporan audit BPK itu menyangkut proyek Hambalang, warisan pemerintahan masa lalu yang sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini sebuah kosekuensi yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Menpora, di Istana Negara Jakarta, Senin (6/6/2016).

Presiden memberi rapor merah kepada Kementrian Sosial, Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM dan RRI karena laporan penggunaan anggaran buruk dan banyak yang tidak jelas.

“Tahun yang lalu presiden menyebutkan kementerian dan lembaga mana, sekarang disebutkan lagi, yang disclaimer supaya diingat-ingat, supaya tahun yang akan datang tidak (disclaimer),” kata presiden.

Empat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Sosial, Kementerian Olahraga, TVRI dan Komnas HAM.

Sementara, Mensos, Komnas HAM dan RRI belum bisa dikonfirmasi.(jos/iss/ipg)