Menko Polhukam Ajak Semua Lapisan Masyarakat Bersatu Jaga NKRI

Wiranto Menko Polhukam mengajak masyarakat Indonesia apapun agama dan sukunya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah persoalan, jangan sampai merusak persatuan bangsa dan menghancurkan keutuhan NKRI,” kata Menko Polhukam dalam silaturahmi dengan pemuka lintas agama dan ormas di kantor Menko Polhukam, Senin (21/11/2016).

Menyinggung kasus Ahok yang sekarang menjadi beban negara, dikatakan proses hukumnya sedang berjalan. Pada Selasa (22/11/2016), penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan penistaan agama akan dilakukan di Mabes Polri.

Karena itu Wiranto minta semua pihak nenahan diri dan bersama-sama mencegah kegaduhan di tanah persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini cukup besar.

Menanggapi rencana aksi damai dan sholat Jumat di seputar bundaran air mancur HI dan Jalan Thamrin, Jendral Polisi Tito Karnavian Kapolri minta jangan melakukan cara-cara yang merugikan kepentingan umum masyarakat.

“Kalau agendanya shalat Jumat di jalan protokol Bundaran HI, Sudirman, Halim, menurut Undang-undang tidak boleh,” kata Kapolri sebelum meninggalkan kantor Menko Polhukam.

Ia menyarankan kegiatan tersebut digelar di masjid yang banyak tersebar di DKI Jakarta daripada menggelar shalat Jumat di jalan raya. “Masjid ada kok, ada Istiqlal, banyak sekali masjid di Jakarta. Kenapa harus di jalan, itu berarti ganggu publik. Undang-undangnya ada kok,” tegasnya.

“Saya tanya kepada kita semua, saya beragama Islam, saya juga muslim. Menurut Undang-undang, itu enggak boleh. Dari segi keagamaan Islam, boleh enggak kita mengganggu masyarakat?” tanya Kapolri.

Abdul Mukti sekretaris umum PP Muhammadiyah mengajak warga Muhammadiyah mengawal kasus Ahok tanpa menimbulkan kegaduhan. Karena sudah ada jaminan dari Jokowi Presiden bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menjadi sorotan publik ini. (jos/dwi/rst)