Minggu, 24 November 2024

Mendagri Apresisi Masyarakat Surabaya, UU Itu Buatan Manusia Bisa Diganti

Laporan oleh Jose Asmanu
Bagikan

Tjahyo Kumolo Menteri Dalam Negeri mengapresiasi kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan UU menggunakan jalur yang benar yakni melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah itu produk manusia, bisa saja diganti, tidak masalah kalau ada masyarakat yang mempersoalkan ke (MK). UUD 1945 saja bisa diubah kok,” kata Mendagri melalui pesan singkat, Kamis (9/6/2016).

Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merasa heran ada pejabat negara yang menolak Undang-undang.

“UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah disetujui DPR RI harus dilaksanakan bukan ditolak,” kata Mendikbud saat akan mengikuti Rapat Kerja dengan DPR, Kamis (9/6/2016) hari ini.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menegaskan, penolakannya terhadap alih kelola SMA dari kabupaten/kota ke provinsi murni dilatarbelakangi kepeduliannya terhadap pendidikan, tidak ada motif lain.

Kata Risma, anggaran pendidikan yang dialokasikan Kota Surabaya sekitar Rp66 miliar melebihi dari yang disediakan Pemprov Jatim yakni sekitar Rp46 miliar.

Wali Kota Surabaya, Rabu (8/6/2016) menjadi saksi sidang ke enam uji materi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau di Mahkamah Konstitusi (MK).

Alih kelola SMA kabupaten/kota ke provinsi yang ditolak masyarakat Surabaya dan daerah lain tercantum dalam UU Pemda ini.

Risma khawatir anak putus sekolah bertambah banyak karena tingginya biaya pendidikan setelah dikelola Pemprov. Sehingga berpotensi menghilangkan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Sedangkan Pemkot Surabaya menghapus semua biaya pendidikan, supaya
anak orang miskinpun bisa sekolah.

Kalau jumlah anak putus sekolah dari tahun ke tahun semakin banyak keyakinan Risma akan menjadi beban negara. Anak-anak akan dimakan oleh tenaga asing yang ingin menjajah Indonesia kembali.

“Salah besar kalau dirinya dianggap nggandoli anggaran pendidikan,” kata Risma kepada majelis hakim MK yang diketuai Arief Hidayat. (jos/dwi/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Minggu, 24 November 2024
27o
Kurs