Masalah surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi perhatian yang serius oleh Joko Widodo Presiden. Hal ini disampaikan saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan laporan keuangan pemerintah tingkat nasional tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).
Presiden menyampaikan, waktu yang tersita hanya untuk menyelesaikan SPJ. Guru yang seharusnya mengajar di kelas, sibuk mengurusi SPJ dan penyuluh pertanian yang berada di sawah untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat juga antre mengurus SPJ.
Hal ini perlu menjadi perhatian dari Kementrian Keuangan dengan menyederhanakan syarat-syarat agar waktu yang terbuang percuma untuk mengurus SPJ bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.
Dalam pembukaan Rakernas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah tingkat nasional tahun 2016 juga diberikan penghargaan pada lembaga negara, provinsi, kabupaten/kota yang dianggap berprestasi mendapatkan laporan wajar tanpa pengecualian lima kali berturut-turut.
Jawa Timur tidak termasuk diantara provinsi atau kabupaten yang menerima penghargaan tersebut. (dwi)