Marak Pekerja Asing Ilegal, Golkar Minta POA Diberlakukan Lagi

Firman Soebagyo Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar menilai, makin maraknya pekerja asing ilegal di Indonesia akibat lemahnya fungsi pengawasan aparat kepolisian.

Dia menilai, sistem Pengawasan Orang Asing (POA) yang merupakan kewenangan pihak kepolisian perlu diberlakukan lagi.

“Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat dan medsos yang memberitakan hal itu. Ada pepatah mengatakan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ini harusnya jadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Firman di Jakarta, Minggu (25/12/2016).

Menurutnya, pemberitaan itu mengingatkan Bangsa Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan lainnya.

“Apa saja bisa terjadi dengan makin banyaknya dan maraknya pekerja ilegal dari China,” sambungnya.

Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI menyebut ada regulasi yang salah selama ini. Khususnya tidak diberlakukannya atau dilepaskannya sistem POA oleh pihak kepolisian.

“Waktu POA masih diberlakukan, kita sangat mudah memantau orang asing yang lalu lalang di dalam negeri. Apalagi Polri memiliki anggota hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan,” imbuh alumni UGM dan Unpad ini.

Oleh karena itu, Firman meminta pemerintah mendengarkan dan mencermati pemberitaan tersebut secara positif untuk dilakukan evaluasi terhadap kebijakan seperti dibebaskannya membuat lembaga bagi WNA di Indonesia.

“Tentang penyelundupn tenaga kerja ke suatu negara bukan hal baru. Hampir di pelosok negara terjadi. Hal yang sama masih terjadi di Eropa dan Amerika,” ujarnya.

Firman juga mengingatkan pemerintah lebih arif dan mau mengevaluasi kebijakan yang diambilnya. Terutama Dirjen Imigrasi yang tupoksinya memang menangani dan mengawasi lalu lintas keluar masuknya ke Indonesia.

“Namun juga perlu disadari Indonesia yang terdiri dari kepulauan perlu pengawasan ekstra ketat dan kerja keras sesama aparatur pemerintah dan keamanan. Apalagi dengan apartur keimigrasian yang masih sangat terbatas,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan, itu menjadi sangat penting karena konsekuensi diberlakukannya bebas visa bagi turis dari negara tertentu, seharusnya diiringi pengawasan yang makin ketat, bukan justru makin lemah.

“Yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, orang asing dipermudah masuk Indonesia tapi pengawasannya juga makin lemah. Oleh karena itu, tidak cukup dengan ancaman ke warga masyarakat dan media sosial saja yang disalahkan. Sudah waktunya pemerintah duduk bersama melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini dibuat,” tandasnya. (rid/dwi)