Kemenpora Minta Restu KPK untuk Bangun Lagi Hambalang

Gatot Dewa Broto Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta restu KPK agar Kemenpora bisa meneruskan lagi pembangunan kompleks Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul.

“Kami yang inisiatif, bukan KPK yang undang, ada dari Kemenpora, Deputi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Litbang Kementerian PU untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak,” kata Gatot di Gedung KPK Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (28/3/2016).

Kemenpora berencana menghidupkan kembali kompleks Hambalang yang terhenti karena kasus korupsi. Joko Widodo Presiden bahkan sudah mengunjunginya dua pekan lalu dan menyatakan ingin cepat memutihkan tempat ini karena besarnya biaya pengamanan, perawatan, pemeliharaan P3SON Hambalang meski proyek ini merugikan keuangan negara hingga Rp464,391 miliar.

“Kami datang ke sini terkait kunjungan presiden tanggal 18 Maret lalu, sejauh ini presiden memberi arahan agar dikaji secepatnya apakah Hambalang itu akan dlanjutkan atau tidak, dan itu akan dibahas dalam rapat terbatas, rencana semula besok pagi tapi ditunda, tapi poinnya adalah kami datang ke sini karena kami tidak ingin salah langkah, jangan sampai ada Hambalang kedua,” papar Gatot.

Menurut Gatot, sudah ada surat resmi dari KPK tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani mantan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki yang menjelaskan P3SON Hambalang tidak dalam status disita.

“Tapi KPK menyarankan agar ada bentuk kehati-hatian karena ada pergerakan tanah di sana,” kata Gatot.

Dia mengaku bertemu dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan beberapa petinggi KPK.

“Tadi disebutkan oleh Pak Saut dan ada beberapa jajarannya, silakan (dilanjutkan) karena itu tidak disita oleh KPK, yang disita adalah dokumen, tetapi agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif, kalau perlu nanti harus ada audit yang lebih lengkap agar jangan sampai mubazir penanganan Hambalang itu nanti,” jelas Gatot.

Menurut dia, bersama tim gabungan dari BPKP, Kementerian Keuangan dan kementerian lain akan melaporkan kajian kepada Presiden Joko Widodo.

“Misalnya, alternatif berdasarkan kajiannya seperti ini dan seterusnya, nanti tinggal presiden yang akan memutuskan, kira-kira apakah mau berlanjut atau tidak, apakah akan menjadi sekolah atlet biasa, atau sport science activity, nanti presiden yang akan menentukan,” ungkap Gatot.

Kasus korupsi P3SON Hambalang di Sentul, Bogor, sudah menjerat sejumlah petinggi Kemenpora dan politisi partai penguasa saat itu, seperti mantan Andi Mallarangeng Menpora dan Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat.(ant/iss/fik)