Jokowi minta Menterinya Jalankan Politik Kerja, bukan Politik Rencana atau Wacana

Joko Widodo Presiden mengingatkan para menteri Kabinet Kerja agar mengedepankan politik kerja, bukan politik rencana dan politik wacana.

“Fokus saja pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum, kita ini mampu bekerja atau tidak,” ujar Presiden pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (7/4/2016).

Presiden meminta para menteri untuk fokus pada tiga hal, yakni deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Ketiga hal itu harus dilakukan para menteri. “Karena kalau saya cek enam kali menterinya mestinya 12 kali,” kata Presiden.

Tentunya ketiga hal ini juga diharapkan Presiden, akan selalu menjadi perhatian para anggota Kabinet Kerja. Di bidang deregulasi, Presiden meminta agar aturan yang terlalu banyak disederhanakan. “Semua kementerian harus bergerak. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera hapuskan,” kata Jokowi Presiden.

Presiden mencatat ada 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3 ribu peraturan daerah yang sering bermasalah. “Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” kata Presiden.

Presiden meminta para menteri dan kepala lembaga agar belanja modal difokuskan pada infrastruktur. “Jangan lagi kita terjebak pada money follow function, semuanya dibagi rata pada organisasi-organisasi di kementerian yang ada, di lembaga yang ada,” katanya.

Presiden tidak mau lagi ada pembagian anggaran secara rata dalam organisasi, baik di kementerian maupun lembaga. Prioritas harus jelas karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing investasi dan mempersatukan pemerintah, baik antar kota antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau.

Di bidang sumber daya manusia (SDM), Presiden mengingatkan pentingnya menciptakan SDM yang handal karena akan memberikan percepatan dalam pembangunan.

“Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, dan Kementerian Perindustrian dan lain-lainnya perlu segera harus diputuskan sehinga langsung bisa action di lapangannya,” kata Presiden.

Sekedar diketahui, Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016; Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017; Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara.(jos/bid)