Jatim Minta Konsep Bagi Hasil Pajak Direvisi

Pemerintah Jawa Timur usulkan sistem perpajakan yang berkeadilan sehingga bagi hasil pajak bisa dirasakan oleh seluruh daerah penghasil.

“Selama ini kita hanya dapat 20 persen, padahal DKI hanya karena kantor pusat pabrik-pabrik ada di DKI, mereka dapatnya 80 persen,” kata Soekarwo Gubernur Jawa Timur usai bertemu dengan perwakilan Komisi XI DPR di Grahadi, Jumat (26/2/2016).

Menurut Soekarwo, selama ini, pajak pribadi dan pajak penghasilan pekerja yang diterima oleh pemerintah Jawa Timur hanya Rp1,6 triliun. Padahal di satu sisi yang diterima oleh DKI Jakarta dari pajak ini mencapai 12,4 triliun hanya karena banyak perusahaan di Jawa Timur yang berkantor pusat di Jakarta.

Karenanya, Soekarwo berharap pajak yang diterima pemerintah Jawa Timur minimal dinaikkan menjadi 30 persen sehingga yang didapat akan naik menjadi sekitar Rp2,2 triliun.

“Kita itu tiap tahun memungut pajak sekitar Rp145 triliun, tapi yang dikembalikan ke kita hanya Rp1,6 triliun, itupun masih dibagi lagi ke kabupaten/kota,” kata Soekarwo.

Sementara itu Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI mengatakan, kunjugan kerja kali ini memang untuk menyerap aspirasi khususnya mengenai perpajakan.

“Usulan Jatim ini menarik sehingga sistem perpajakan bisa adil. Jangan sampai pengusaha membangun pabrik di Jatim, tapi pajaknya lari ke DKI,” kata Soepriyatno yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur ini.

Saat ini, kata dia, Komisi XI juga telah berkeliling ke beberapa provinsi untuk menyerap aspirasi tentang perpajakan. Masukan dari daerah selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menciptakan konsep perpajakan yang berkeadilan.

“Setelah ini kita akan undang Menteri Keuangan untuk selanjutnya akan kita gelar pleno untuk menentukan konsep perpajakan ini,” kata Soepriyatno. (fik/ipg)