Jatim Kekurangan Guru PNS

Guru honorer di Jatim harus bersabar. Peluang pengangkatan menjadi CPNS pada tahun 2016 ini sangat kecil.

Pemerintah pusat menunda pengangkatan honorer K2 pada 2016 dengan alasan tidak ada anggaran pengangkatan.

Ini berarti, moratorium penerimaan CPNS diperpanjang dari sebelumnya hingga 2015 kini di 2016 masih berlaku.

Saiful Rachman Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengatakan prihatin dengan tidak adanya guru honorer yang menjadi CPNS.

“Jumlah PNS masih kurang,” katanya. Tapi dia optimistis DPR RI akan memperjuangkan para honorer K2.

Saiful berharap meski tidak ada pengangkatan, guru honorer harus tetap menjalankan profesinya dengan semangat. “Kondisi ini tetap harus disikapi dengan baik,” ujarnya, Minggu (10/1/2016).

Menurutnya, guru yang sudah diangkat perlu bersyukur dan selalu menjaga kinerjanya agar tetap baik. Meski demikian, belum diangkatnya tenaga honorer menjadi CPNS tidak menghalangi honorer K2 ikut sertifikasi guru.

“Para guru honorer ini juga tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Intinya, Dunia pendidikan di Jawa Timur harus tetap semangat,” katanya.

Eko Mardiono Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya mengatakan, kebijakan Kemenpan-RB terhadap guru honorer sebenarnya bukan moratorium.

Pemerintah, kata Eko, masih mempunyai itikad baik untuk mengangkat guru honorer menjadi CPNS pada tahun ini. “Hanya saja, anggarannya belum ada,” tuturnya.

Dia mengaku sudah menanyakan ini kepada Kemenpan-RB. Moratorium hanya berlaku bagi honorer umum. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, katanya, tidak masuk moratorium. “Jadi, tetap ada pengangkatan, tapi menunggu,” ungkapnya.

KemenPAN-RB berencana mengajukan anggaran tambahan pada pertengahan tahun ini. “Kementerian masih mengupayakan anggaran,” katanya.

Sementara, di Surabaya saat ini ada sebanyak 2.023 honorer dengan rincian 700 hingga 800 orang guru honorer K2, sedangkan sisanya tenaga honorer lain seperti tata usaha, pesuruh, satpol PP, dan tenaga lain.

Pengangkatan honorer ditargetkan selesai dalam kurun waktu hingga 2019. “Tentu tetap melihat sikon (situasi dan kondisi) kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, pengangkatan akan lebih cepat dilakukan bila ada desakan dari Pemerintah Kota Surabaya karena kebutuhan guru.

Perlu diketahui, ada sebanyak 800 orang guru yang pensiun di Surabaya. “Mudah-mudahan pemerintahan Surabaya yang baru ini memperhatikan kembali persoalan honorer K2,” ujar Eko. (den)