Jatim Bentuk Barkorwil Khusus Madura

Pemerintah Jawa Timur memberikan perhatian khusus bagi Madura. Untuk mempercepat pembangunan wilayah yang dinilai relatif tertinggal ini, maka Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) khusus Madura akan didirikan.

“Saat ini sebenarnya sudah ada Bakorwil Pamekasan, tapi wilayahnyakan terlalu luas karena ngurusi madura ditambah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo,” kata Setiadjid, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Jawa Timur, ketika berbincang dengan suarasurabaya.net, Jumat (29/7/2016).

Dengan menjadi Bakorwil Madura, maka wilayah kerjanya akan dipangkas hanya mengurusi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, sehingga bisa lebih fokus untuk memajukan Madura dan bersinergi dengan BPWS.

Setiadjid mengatakan, pembentukan Bakorwil khusus Madura ini merupakan amanat dari pasal 24 ayat 5f, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 yang menyebutkan tentang pembentukan badan yang melaksanakan fungsi lain.

Fungsi lain yang dimaksud adalah menjalankan fungsi atau tugas dari gubernur untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kabupapaten/kota.

Apalagi dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 di pasal 91 juga disebutkan jika gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Dengan pembentukan Bakorwil khusus Madura, maka pembinaan Surabaya dan Sidoarjo nantinya akan dialihkan ke Bakorwil Malang. Sedangkan Gresik akan beralih masuk ke Bakorwil Bojonegoro.

Sementara itu, selain membentuk Bakorwil khusus, Pemerintah Jawa Timur juga akan membentuk Bakorwil baru yaitu Bakorwil Jember dengan wilayah kerja daerah-daerah yang ada di Tapalkuda. Awalnya, daerah di Tapalkuda ini masuk wilayah kerja Bakorwil Malang.

Dengan pembentukan Bakorwil baru ini, maka Jawa Timur akan memiliki lima Bakorwil yaitu Madura, Bojonegoro, Madiun, Malang dan Jember.

Ditemui terpisah, Soekarwo Gubernur Jawa Timur membenarkan rencana pembentukan Bakorwil khusus Madura ini. “Kami sekarang memang sedang menata SKPD. Beberapa SKPD juga akan kami rampingkan,” kata dia.

Saat ini, kata Soekarwo, jumlah SKPD di Jawa Timur mencapai 49 dan akan dirampingkan menjadi 42 SKPD. SKPD yang akan dihapus diantaranya adalah Sekretariat Korpri.

Selain itu, juga akan ada penggabungan SKPD diantaranya Biro Sumberdaya Alam akan digabung dengan Biro Perekonomian. Kemudian Biro Administrasi Kemasyarakatan akan digabung dengan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

“Saat ini masih ada perdebatan apakah Badan Ketahanan Pangan akan digabung dengan Dinas Peternakan. Saya sudah jelaskan dua SKPD ini tidak bisa digabung, dan saya minta ini dipertahankan tetap dua SKPD,” kata dia.

Sebagai lumbung pangan, maka Jawa Timur memang memerlukan dua SKPD ini dimana Badan Ketahanan Pangan berfungsi mendata ketersediaan pangan, sedangkan Dinas Peternakan lebih berfungsi pada teknis penyediaan pangan. (fik/rst)