Ini Program yang Diusulkan Indonesia dalam PrepCom3 Habitat III

Basoeki Hadimoeljono Menteri PU dan Perumahan Rakyat dalam sesi Country Statement dalam ajang The Third Session Preparatory Committee for UN Habitat menyampaikan beberapa program pembangunan yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Basoeki mengatakan, pernyataan Indonesia sejalan dengan pernyataan Delegasi Thailand dan Cina, bahwa adanya fenomena bahwa orang saat ini lebih banyak tinggal di perkotaan akan menjadi sumber berbagai masalah.

“Tapi, di balik itu, ada potensi peluang besar untuk menjadi mesin pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial,” ujarnya di hadapan delegasi dan pemimpin pertemuan, di Grand City, Senin (25/7/2016).

Sejalan dengan Agenda UN-Habitat mengenai Sustainable Development Goal pada 2030, Basuki menyatakam bahwa Indonesia telah menangani pembangunan perkotaan terpadu melalui beberapa cara.

Pertama dengan mengakui peran penting daerah perkotaan sebagai pusat pengembangan dalam Pembangunan Strategis Daerah. “Ini akan menjadi pendekatan pembangunan daerah untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Kedua, mengidentifikasi konektivitas antara pusat-pusat perkotaan, serta berproses pada penyediaan layanan transportasi umum yang memadai. Selain itu dalam hal pelestarian kota dan pemanfaatan ruang, serta mempromosikan pusat kota yang produktif.

“Kami juga akan fokus pada hubungan pedesaan dan perkotaan untuk mempersiapkan dan merumuskan hunian yang layak, adil dan berkelanjutan sesuai kondisi kondisi, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan,” katanya.

Poin keempat, kata Basoeki, menjadikan budaya dan masyarakat perkotaan sebagai arus utama pengembangan perkotaan untuk memperkaya kehidupan perkotaan dan menghadapi berbagai masalah perkotaan.

Basoeki juga menyampaikan poin terakhir, bahwa Indonesia telah mengatasi keragaman kondisi sosial budaya dan lokasi geografis yang berbeda dalam proses pembangunan global. Menurutnya, satu kebijakan yang berlaku untuk semua kondisi tidak lagi cocok untuk pembangunan perkotaan di Indonesia.

“Sebagai negara kepulauan dengan banyak kota-kota pesisir dan pemukiman, Indonesia telah mengembangkan visi yang relevan yang kuat yang diterjemahkan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,” ujarnya.

Termasuk dalam RPJP Nasional, adalah pembangunan perkotaan yang komprehensif di termasuk dalam hal perlindungan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan pembangunan kapasitas.(den)