Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sudah tidak layak digunakan.
“Kalau melihat ada JPO yang sudah rusak, buruk dan tidak layak digunakan lagi, langsung saja dibongkar. Jangan tunggu-tunggu,” katanya di Balai Kota Jakarta, Senin (26/9/2016).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ahok meminta agar Dishubtrans DKI Jakarta segera menginventarisasi seluruh JPO yang ada di wilayah Ibu Kota, mengingat angin kencang masih akan terus terjadi.
“Badai La Nina diprediksi masih akan terus terjadi sampai awal 2017. Jadi, akan selalu ada angin kencang, makanya semua JPO yang ada di Jakarta harus segera diaudit,” imbuhnya.
Saat ini, dia menuturkan beberapa JPO yang kondisinya buruk sudah tidak lagi digunakan oleh warga sehingga demi keselamatan para penggunanya, JPO tersebut harus segera dibongkar.
Akan tetapi, sambung Ahok, karena JPO merupakan aset milik pemerintah, maka pembongkarannya harus melalui proses lelang terlebih dahulu terkait penghapusan aset.
“Sayangnya, proses lelang penghapusan aset di DKI Jakarta berjalan lambat karena proses pembongkaran harus menghitung nilai bangunan sehingga prosesnya butuh waktu yang cukup lama,” tuturnya.
Gubernur DKI menegaskan, jika ada kesulitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembongkaran JPO, maka pihaknya akan menggunakan kewajiban pengembang.
“Kalau memang prosesnya lama, nanti saya akan bilang ke asisten pembangunan supaya menggunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang untuk membongkar JPO yang sudah tidak layak,” tandasnya.
Jembatan penyeberangan orang menjadi sorotan publik setelah ada kasus ambruknya JPO di depan Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2016), sekitar pukul 15.20 WIB. Akibatnya, empat orang meninggal dunia dan beberapa orang yang ada di lokasi terluka. (ant/rid/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
