Dua Ribu Warga Jatim Terjangkit Demam Berdarah

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mewabah di Jawa Timur masih bisa diatasi oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

“Belum memerlukan KLB (Kejadian Luar Biasa), kabupaten/kota masih bisa menangani jadi tidak perlu diambil alih provinsi,” kata Soekarwo, ketika ditemui usai menghadiri sebuah acara di Kantor Badan Pelatihan dan Diklat Jawa Timur, Selasa (2/2/2016).

Saat ini, kata dia, dinas kesehatan provinsi juga telah mendampingi beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan wabah DBD.

Sementara itu, Mudjib Afan, Asisten IV Pemerintah Jawa Timur mengatakan, kasus DBD yang saat ini mewabah masih jauh di bawah jumlah kejadian yang terjadi tahun 2015 yang lalu.

Dari catatan yang ada, hingga Selasa (2/2/2016) pukul 10.00 WIB, jumlah kasus DBD yang tercatat mencapai 2.027 kejadian dengan jumlah korban meninggal mencapai 40 orang.

“Kasus DBD menyebar di seluruh kabupaten/kota, tapi jumlahnya masih kalah dibandingkan tahun lalu,” kata Mudjib yang mantan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur ini.

Pada bulan Januari tahun 2015, jumlah kasus DBD mencapai 4.584 orang dengan jumlah pasien meninggal mencapai 59 orang.

Untuk tahun ini, jumlah DBD terbesar ada di lima kabupaten yaitu Pacitan 152 kasus, Jombang 148 kasus, Kabupaten Kediri 94 kasus, Bangkalan 89 kasus, dan Sumenep 76 kasus.

Sedangkan untuk jumlah pasien meninggal akibat DBD tersebar di Jombang sebanyak 6 orang, Kabupaten Kediri 4 orang, Kabupaten Mojokerto 4 orang, Kabupaten Bojonegoro 3 orang, dan Kabupaten Malang 3 orang.

“Di beberapa daerah memang ada kenaikan hingga dua kali jumlah penderita DBD dibanding tahun lalu yaitu di Sidoarjo dan Kota Probolinggo, tapi seluruh kabupaten/kota saat ini sudah sangat siap,” kata dia.

Sementara itu dari catatan yang ada, untuk kasus DBD pada tahun 2015, pemerintah Jawa Timur sempat menetapkan status KLB untuk 27 kabupaten/kota dimana sepanjang 2015 total penderita DBD mencapai 19.942 orang dengan total jumlah kematian mencapai 277 orang.

“Untuk tahun ini, tidak perlu KLB karena seluruh kabupaten/kota sudah siap,” kata Mudjib. (fik/rst)