Ditangkap KPK, Sri Hartini Ternyata Pernah Tanda Tangan Pakta Integritas Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa menyesal karena Sri Hartini Bupati Klaten, Jawa Tengah pernah menandatangani pakta integritas anti korupsi di KPK sebelum akhirnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Terus terang kami agak menyesal karena yang ditangkap ini pernah menandatangani pakta integritas di kantor ini (KPK), tetapi terus terang apa yang dilakukan sekarang sangat-sangat bertentangan dengan pakta integritas yang telah ditandatanganinya,” ujar Laode Muhammad Syarif wakil ketua KPK saat mengumumkan status tersangka Sri Hartini di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2016).

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Sri Hartini karena diduga menerima suap untuk memuluskan jabatan tertentu di Pemda Klaten.

Laode menjelaskan kalau KPK menengarai bahwa mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Laode berharap agar Mendagri betul-betul memonitor secara langsung yang berhubungan dengan penempatan orang-orang tersebut.

“Kami berharap bahwa penempatan orang-orang pada posisi – posisi tersebut sebaiknya menggunakan sistem yang transparan. Jadi jangan hanya ditunjuk begitu-begitu saja,” kata dia.

Kata Laode, KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli untuk menanggulangi fenomena jual beli jabatan di daerah. Karena KPK yakin, kasus ini tidak hanya terjadi di Klaten saja, tetapi juga di daerah-daerah lainnya.

“Perlu kami mengingatkan, khususnya kepada setiap Pemda, baik provinsi maupun kabupaten, dan kami juga memohon kementerian dalam negeri untuk memperhatikan secara serius tentang pengangkatan posisi-posisi tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 18/tahun 2016 tentang perangkat daerah itu,” ujar Laode.

Dia juga berpesan kepada masyarakat yang menemui atau mengalami sendiri atau mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan membayar pejabat untuk mendapatkan posisi tertentu, untuk segera melaporkan ke pengaduan masyarakat di KPK.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah juga mengaku malu terhadap penangkapan Sri Hartini Bupati Klaten ini.

“Saya gondok. Setelah dilantik, mereka (bupati/ walikota) saya bawa ke KPK untuk belajar anti korupsi dan membuat komitmen bersama. Namun kemudian yang terjadi seperti ini,” ujar Ganjar.(faz/fik)