Senin, 25 November 2024

Buruh Surabaya Minta Pengalihan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan Ditunda

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Buruh tiba di Grahadi, Surabaya, Selasa (18/10/2016). Foto : Taufik/Dok.suarasurabaya.net

Sebelum bergabung bersama massa buruh dalam aksi unjuk rasa menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 di Gedung Negara Grahadi, sebagian buruh asal Surabaya sempat berunjuk rasa di DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/0/2016).

Nuruddin Hidayat Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Surabaya mengatakan, aksi di Jalan Yos Sudarso itu fokus pada dua tujuan.

Pertama, untuk mendorong agar DPRD Kota Surabaya meneruskan surat rekomendasi kepada pihak terkait baik di Pemkot Surabaya, Provinsi Jatim, hingga Pemerintah Pusat, agar UMK ditetapkan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Informasinya, saat ini UMK ada dua opsi. Pertama opsi dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) bahwa kenaikan UMK hanya 9 pesen, dan opsi dengan survey KHL oleh Dewan Pengupahan Disnaker Kota Surabaya,” ujarnya.

Buruh, tentu saja mendorong agar pemerintah menerapkan peningkatan UMK berdasarkan hasil survei KHL dan menolak opsi dari Apindo yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, buruh FSPMI Surabaya juga meminta agar DPRD Kota Surabaya merekomendasikan agar pelimpahan tenaga pengawas ketenagakerjaan di lingkungan Disnaker Surabaya ke Provinsi Jatim ditunda.

“Karena saat ini, kami juga masih menunggu gugatan uji materi UU 23 tahun 2014 tentag Pemerintah Daerah ke MK,” ujar Nuruddin. Ini, kata dia, mengingat belum adanya aturan teknis penempatan tenaga pengawas ketenagakerjaan ini.

Penempatan tenaga pengawas ini, menurutnya akan sangat mempengaruhi penyelesaian sengketa industri antara buruh dengan perusahaan.

“Kalau penempatannya tetap di masing-masing kabupaten/kota, masih mending. Kalau ditempatkan di Provinsi, nanti bagaimana buruh yang ada di daerah? Aksesnya akan sulit,” ujarnya.

Ada ratusan buruh Surabaya yang saat itu berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso. Akibatnya, hampir separuh jalan itu dipenuhi massa buruh.

Lalu lintas di Jalan Yos Sudarso pun sempat tersendat karena adanya massa buruh yang sedang berunjuk rasa.(den/iss/ipg)

Surabaya
Senin, 25 November 2024
31o
Kurs