Blusukan Ala SBY Jadi Rekomendasi 10 Isu Nasional untuk Pemerintahan Jokowi

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Umum Partai Demokrat (PD) menyatakan, partai yang dia pimpin telah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional atas evaluasi Pilkada 2015 di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Selain itu, partai dominan warna biru itu menyimpulkan rekomendasi atas 10 isu nasional hasil dari “blusukan” ala SBY bertajuk Tour de Java mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur sejak 8 sampai 19 Maret 2016. 

“Setengahnya ini blusukan, seperti yang kita lakukan selama masih di pemerintahan. Tapi blusukan bukan tujuan,” ujarnya kepada hadirin dan wartawan.

Blusukan, kata Presiden RI ke-6 ini, adalah mendengarkan harapan, aspirasi, dan persoalan rakyat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan aksi.

“Kemudian ada evaluasi, blusukan lagi, sampai ada kemajuan yang nyata. Tapi kita sudah tidak di pemerintahan,” ujarnya.

Maka hasil blusukan ala SBY itu direkomendasikan kepada Negara, kepada pemerintahan Joko Widodo. Dia berharap, pemerintah Jokowi sukses mengemban tugas-tugasnya.

SBY pun meminta Hinca Pandjaitan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat membacakan pendapat dan rekomendasi atas 10 isu nasional tersebut.

1. Pembangunan Infrastruktur. PD mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, PD menyarankan agar penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur diperhitungkan dengan baik. Bila penggunaan APBN terlalu besar, bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.

2. Narkoba dan Terorisme. PD mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas narkoba dan terorisme.

3. APBN dan kebijakan Fiskal. PD merekomendasikan kepada pemerintah terhadap APBN dan Kebijakan Fiskal agar segera mencarikan solusi secara rasional dan feasible.

4. RUU Tax Amnesty. PD mendukung pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty.

5. KPK dan Pemberantasan Korupsi. PD merekomendasikan desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.

6. Pengangguran dan Lapangan Kerja. PD merekomendasikan pemerintah segera membuka lapangan kerja, agar pengangguran berkurang.

7. Kedaulatan Partai politik. PD merekomendasikan pemerintah memastikan supremasi hukum, bukan supremasi politik.

8. Sepakbola dan PSSI. PD merekomendasikan pemerintah segera mencarikan solusi, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

9. Pegawai dan Guru Honorer. PD merekomendasikan pemerintah segera mencarikan solusi serta memberikan kepastian agar tidak terjadi keresahan berkepanjangan.

10. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah. PD merekomendasikan agar pemerintah menjaga good governance dan akuntabilitasnya, agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi.(den/dop)