MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan rapat konsultasi dengan Joko Widodo Presiden di Istana Negara, pada Selasa (19/1/2016).
Rapat akan membahas berbagai isu terkiini antara lain terorisme, gerakan ormas Islam yang menghalalkan segala cara seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lain-lain. MPR bersama lembaga negara yang lain, Selasa ini akan rapat konsultasi untuk membahas berbagai peristiwa yang terjadi seperti terorisme, Gafatar dan lain-lain,” ujar Zulkifli Hasan Ketua MPR RI di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (18/1/2016).
Menurut dia, kalau terorisme sudah jelas harus dilawan dan tidak boleh takut. Tapi, yang tidak boleh dianggap enteng juga antara lain Gafatar. Sebab, orang-orang yang terdidik dan ekonomi sudah mapan bisa terpengaruh dengan janji “surga” Gafatar. Kalau itu dibiarkan berbahaya. Karena itu te[at jika MUI menilai Gafatar sebagai ormas terlarang dan pemerintah harus bersikap tegas,” ujar dia.
Selain itu kata Ketua Umum DPP PAN itu, pemerintah harus memproses hukum setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gafatar, karena sudah meresahkan dan merugikan masyarakat.Terlebih lagi sudah menghalalkan segala cara,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan Zulkifli ketika melantik 9 anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW), di mana di tengah negara yang terus komitmen untuk menyosialisasikan empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) masih ada orang yang berpendidikan tinggi, cerdas, dan ekonomi sudah mapan masih terpengaruh dengan janji “surga” tersebut.
Karena itu dia mengingatkan agar kasus dr. Rica di Yogjakarta, tidak terulang lagi. Dokter Rica adalah seorang yang pandai, keluarganya mapan, keluarga harmonis. Namun dokter Rica yang pandai dan dalam keluarga yang harmonis itu terpengaruh janji “surga” Gafatar. ?Belum selesai masalah dokter Rica, bangsa ini dikejutkan oleh teroris Sarinah Jakarta. Jadi, kita tak boleh menoleransi dan takut pada terorisme. Sehingga sosialisasi empat pilar MPR RI harus terus dilaksanakan sebagai tanggung jawab kebangsaan,” ungkapnya.
Sudah 70 tahun bangsa ini merdeka, maka sudah waktunya bagi MPR untuk menjadikan 4 Pilar MPR RI tak sekadar retorika, basa-basi, dan hanya seminar, namun 4 Pilar ini harus menjadi budaya bangsa. Itu tugas yang menanti Anda semua sebagai wakil rakyat,? jelas Zulkifli.
Mereka yang PAW antara lain Hari Kartana (Demokrat Jawa Barat VII) menggantikan Saan Mustofa (Pilkada Karawang), Hj. Adji Farida Padmo Ardans (Demokrat Kalimantan Timur) menggantikan Norbaiti Isran Noor (Pilkada), Anarulita Muchtar (NasDem, Dapil Bengkulu) menggantikan Patrice Rio Capella (mundur kasus korupsi Bansos Gubernur Sumut).
Ari Yusnita (NasDem, Dapil Kaltim) menggantikan Achmad Amin, Djenri Alting Keintjem (PDIP, Dapil Sulawesi Utara) menggantikan Olly Dondokambey (Pilkada), Nurhayati (PKB, dapil Lampung II) menggantikan Chusnunia Chalim (Pilkada), Abdul Latief Hanafiah (PKB, Dapil Kalsel II) menggantikan HM. Zairullah Azhar, dan Eva Kusuma Sundari (PDIP) menggantikan Pramono Anung (Seskab), dan Tuti N. Roosdiono (PDIP, Dapil Jawa Tengah I) menggantikan Tjahjo Kumolo (Mendagri).(faz/iss/ipg)