Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya-upaya antisipasi adanya potensi bencana di Jawa Timur. Ada beberapa daerah di Jawa Timur yang masuk ke garis merah potensi rawan bencana.
“Kita pada dasarnya sudah bisa memprediksi bencana kecuali gempa bumi. Karena belum ada alat yang bisa memantau akan terjadinya gempa,” kata Syaifullah Yusuf wakil Gubernur Jawa Timur pada Radio Suara Surabaya.
Untuk banjir atau longsor, kata dia, tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba karena pasti ada tanda-tanda awal yang muncul. “Memang kami sudah menerima informasi tentang daerah mana saja dan potensi bencana yang akan muncul,” ujar dia.
Misalnya, gunung berapi yang sebelum meletus pasti akan memunculkan tanda-tanda sebelumnya. Tapi kadang tanda-tanda tersebut yang diabaikan.
“Kepedulian kita harus ikuti perkembangan fenomena alam yang terjadi. Seperti waktu Gunung Kelud meletus, kita sudah siap sebelumnya dan warga sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, kita harus waspada pada beberapa daerah yang berpotensi terjadi bencana alam. Seperti di Trenggalek yang punya potensi banjir bandang maka hulu-hulu sungai harus rutin dicek.
Seperti halnya, Ponorogo-Pacitan juga rawan terjadi tanah longsor. “Kita harus waspada pada daerah lereng-lereng seperti terjadi di Jombang beberapa waktu lalu. Penduduk yang tinggal di sana juga harus betul-betul waspada,” kata dia.
Bencana banjir, kata dia, juga rawan terjadi di daerah-daerah tertentu seperti Bojonegoro, Lamongan dan Ngawi. Sungai Welang Pasuruan sampai sekarang juga masih sering meluap meski di Pasuruan kota tidak hujan. Kali Welang ini meluap karena lereng-lereng gunung sudah tidak bisa menahan air.
Selain itu, pihaknya juga meminta pada pengendara untuk berhati-hati saat hujan dan pilih jalan yang jauh dari potensi rawan bencana.
“Kami juga akui ada penanganan-penanganan yang agak lambat. Pemerintah memang tidak bisa sendirian untuk menanggulangi kerawanan bencana. Kalau mereka peduli akan sangat membantu,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi bencana, kata dia, lembaga-lembaga penanggulangan bencana baik dari pemerintah maupun swasta juga telah dibentuk. Sumber daya manusia yang membantu penanganan bencana juga harus terlatih dan paham SOP penanganan bencana mulai persiapan sampai pasca bencana. (dwi)