BPLS Siapkan Kawasan Lumpur Lapindo Jadi Taman Bumi

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan mengadakan penyelidikan besar-besaran di kawasan Lumpur Lapindo pada tahun 2017. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa mengambil kebijakan terkait rencana menjadikan kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi Taman Bumi (geopark) pada tahun 2019.

Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan menjadi Taman Bumi, yaitu adanya budaya, kearifan lokal dan keragaman hayati di lokasi tersebut.

Hardi Prasetyo Plt. Kepala Bapel Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan, rencana tersebut karena Lumpur Lapindo memiliki potensi wisata menjadi Taman Bumi. Lumpur Lapindo juga memenuhi persyaratan keragaman geologi dan telah menjadi situs geowisata.

Menurut Hardi, secara alami semburan Lumpur Lapindo unik dan langka di dunia, seperti geysers di Yellow Stone. Hal ini menjadi daya tarik turis. Masih banyaknya misteri tentang Lumpur Lapindo juga terus mengundang para peneliti untuk datang ke sana.

“Kita imbangi penanggulangan dengan pemanfaatan Lumpur Lapindo. Sekarang ini potensi bahayanya tetap ada tapi eskalasinya sudah menurun,” katanya kepada suarasurabaya.net, Senin (21/11/2016).

Hardi menjelaskan, dulu, skenario terburuk, amblesannya empat sentimeter per hari. Pada tahun 2010 intensitas semburan menurun, amblesannya menjadi empat sentimeter per tahun. Dewasa ini juga baru diketahui, titik semburan Lumpur Lapindo berhubungan dengan gunung berapi di sebelah selatannya, seperti Gunung Welirang.

BPLS juga akan membuka kesempatan bagi para investor untuk ikut serta dalam pembangunan taman bumi ini. Diharapkan dampak ekonominya bisa meluas hingga daerah Tanggulangin.

“Tujuan utama pembangunan taman bumi ini adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat setempat. Ini termasuk pendekatan hidup harmoni dengan bencana,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan lahan bagi taman bumi tersebut, BPLS telah meratakan bangunan di sekitar kawasan Lumpur Lapindo. Lahan tersebut yang telah dibeli oleh pemerintah.

Sementara, terkait pelunasan ganti rugi korban Lumpur Lapindo, kata Hadi, tahun ini saat ini hanya tinggal sedikit yang belum tuntas pembayarannya. Penyebabnya adalah masalah waris dan sertifikasi tanah.

“Harusnya itu tanggung jawab Lapindo, tapi karena keadaan Lapindo, pemerintah mengambil alih sementara dengan dana antisipasi dari APBN. Ini sudah cair Rp54 miliar,” kata dia.(iss/ipg)