BPJS Kesehatan Diminta Maksimalkan Jumlah Peserta

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta meningkatkan jumlah kepesertaan. Selama ini, potensi kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai belum maksimal sehingga BPJS Kesehatan selalu mengalami devisit anggaran.

“BPJS harusnya bisa memaksimalkan kepesertaan. Di satu sisi, pemerintah daerah harusnya juga ikut berkontribusi. Selama ini, pemerintah daerah belum hadir untuk membantu BPJS,” kata Jamaluddin, jurubicara BPJS Watch, ketika berbincang dengan suarasurabaya.net, Senin (21/3/2016).

Kontribusi pemerintah daerah, kata dia, bisa dilakukan dengan integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan. Di Jawa Timur, sebenarnya ada 707 ribu peserta Jamkesda, sayangnya hingga saat ini tak ada satupun peserta Jamkesda yang sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

“Padahal aturannya paling lambat tahun ini peserta Jamkesda harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan,” ujar Jamaluddin. Tak hanya Jamkesda yang ditanggung pemerintah provinsi, Jamkesda yang ditanggung pemerintah kabupaten/kota ternyata juga belum seluruhnya terintegrasi ke BPJS Kesehatan.

Selain itu, hingga saat ini, BPJS Kesehatan juga dinilai telah gagal untuk menghimpun iuran dari pekerja penerima upah, yang di Jawa Timur jumlahnya mencapai 15 juta jiwa. “Dari catatan kami, pekerja penerima upah di Jatim baru 1,6 juta orang saja yang telah terdaftar di BPJS Kesehatan,” kata Jamaluddin.

Dengan tak maksimalnya jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka devisit yang dialami BPJS diyakini akan terus berlanjut. Apalagi, BPJS Kesehatan selama ini juga dinilai belum mampu menekan kebocoran klaim fiktif yang diduga juga banyak dilakukan oleh rumah sakit. (fik/ipg)