Alokasi Terbesar APBD Surabaya 2017 untuk Belanja Infrastruktur

Pemerintah Kota Surabaya telah menganggarkan APBD Surabaya 2017 senilai Rp8,3 triliun. Melalui kekuatan anggaran ini, Pemkot Surabaya masih menempatkan infrastruktur sebagai bidang kerja beranggaran terbesar.

Hendro Gunawan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya mengatakan, beberapa proyek infrastruktur itu terdiri dari penyelesaian box culvert, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) baru, dan pembebasan lahan.

Pemkot Surabaya berencana membangun rusunawa baru di Surabaya Selatan. Tepatnya di Gunung Anyar. Proyek ini adalah proyek Kementerian PU Perumahan Rakyat (PUPR) yang melibatkan Pemkot Surabaya dalam hal pengadaan lahan.

“Di Gunung Anyar itu kami yang menyiapkan lahan, nanti yang bangun tetap (Pemerintah) Pusat. Terus ada lima rusunawa yang dibangun dengan APBD (Surabaya,red) tapi lokasinya saya kurang ingat,” kata Hendro kepada suarasurabaya.net, Kamis (17/11/2016).

Rusunawa ini dibangun khususnya bagi warga Surabaya yang tempat tinggalnya termasuk dalam batas bantaran, juga untuk warga yang kondisi permukimannya kurang layak di Surabaya.

“Anggarannya saya kurang ingat. Tapi kurang lebih sekitar Rp20 miliar. Saya kurang ingat pastinya berapa,” katanya.

Anggaran pembangunan rusunawa baru di Surabaya, untuk seluruh rencana Pemkot Surabaya tergolong sedikit. Hendro mengakuinya. Karena Pemkot membangun rusunawa itu sesuai batas minimal luas lahan yang ditentukan oleh Kementerian PUPR yakni 32 x 16 meter (setengah twin block).

Salah satunya, ukuran rusunawa ini akan diterapkan untuk bangunan yang berlokasi dekat Pompa Air Jalan Kalidami. “Di dekat situ ada sisa lahan yang tidak terlalu luas. Cukupnya untuk setengah twin block saja,” ujarnya.

Pemkot Surabaya, kata Hendro, akan menerapkan percepatan-percepatan pembangunan rusunawa ini pada 2017. Terutama dalam pembebasan lahan. Salah satunya, pembebasan lahan rusunawa di Gunung Anyar.

Selain infrastruktur, anggaran yang cukup besar adalah untuk program Pendidikan di Kota Surabaya. Penerapan anggaran pendidikan APBD Surabaya 2017, menurut Hendro bahkan melebihi aturan Undang-undang Sisdiknas.

“Kami sudah berdiskusi dengan Banggar dan Banmus DPRD Surabaya soal ini. Anggaran untuk program pendidikan kita sekarang sudah 27 persen (dari total APBD 2017,red),” ujarnya.

Padahal, pengelolaan SMA/SMK telah resmi beralih pada Pemprov Jatim. Hendro mengatakan, Pemkot tetap menganggarkan alokasi program untuk SMA/SMK dengan asumsi bila tidak terpakai akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

“Kalau tidak, bisa disalurkan untuk program (jenjang,red) sekolah lainnya,” ujarnya.

Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebutkan, alokasi anggaran Pendidikan termasuk infrastruktur pendidikan sebanyak Rp1,3 triliun.

“Saya tidak tahu jumlah pastinya. Karena KUA-PPAS ini aja belum dibahas. Selanjutnya 1,2 triliun kali enggak salah, itu untuk Bina Marga,” katanya.

Mengenai hasil rapat antara Banggar dan Banmus DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan pembahasan hingga pengesahan RAPBD 2017 pada akhir November.

“Karena, jangankan satu bulan, telat satu hari saja masyarakat tetap menilai DPRD dan Pemkot itu telat menyusun APBD Kota Surabaya,” ujarnya.

Beberapa hal yang akan dilakukan. DPRD Kota Surabaya sudah menyanggupi pembahasan RAPBD di tingkat komisi paling cepat empat hari, padahal normalnya antara seminggu sampai satu bulan.

Sedangkan Pemkot Surabaya, kata Hendro Gunawan Sekda Kota Surabaya, berupaya mempercepat jawaban atas tanggapan fraksi yang biasanya membutuhkan waktu dua hari menjadi satu hari saja.(den/tit)