Watimpres Minta Jokowi Konsisten Dengan Janjinya

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) meminta kepada Joko Widodo (Jokowi) Presiden konsisten dengan janjinya waktu kampanye, yaitu ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kampanye saat pemilihan Presiden (Pilpres), Jokowi-JK pernah berjanji akan menambah anggaran operasional KPK dan jumlah penyidik jika kurang.

Rapat watimpres, juga meminta agar presiden bertindak tegas atas dasar hak prerogatif dan wewenangnya, menghadapi tekanan partai pengusung utamanya PDI P. Jika tekanan itu menyalahi aturan dan bisa membuat negara ini berantakan, Presiden harus menolak.

Hasyim Muzadi anggota dewan pertimbangan presiden menjelaskan dalam rapat tadi, Minggu (25/1/2015) juga terjadi perdebatan soal Budi Gunawan calaon Kapolri yang berstatus tersangka.

Ada anggota watimpres yang menyarankan presiden tetap melantik Budi Gunawan dengan dalih azas praduga tak bersalah.

Jika nantinya dinyatakan terbukti bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, baru diberhentikan.

Namun usulan ini tidak ditindak lanjuti, karena bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dicanangkan Jokowi.

Saol penangkapan Bambang Wijiyanto juga dibahas, sebagian besar anggota watimpres, menilai polisi terlalu gegabah dalam hal ini.

“Ada cara lain yang lebih beradap, tidak langsung ditangkap dan diborgol kayak teroris, itu kan cuma dugaan mengadirkan saksi palsu. Koruptor yang memangsa uang negara miliaran rupiah aja masih diperlakukan sopan dan beradab..mengapa wakil ketua KPK diperlakukan seperti penjahat yang membahayakan,” tanya Hasyim Muzadi.

Sayangnya, mantan ketua PBNU itu tidak bersedia menjelaskan rekomendasi watimpres yang disampaikan kepada presiden. Alasannya rekomendasi watimpres bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan kecuali oleh presiden sendiri. (jos/rs)