Wajar, Penyerapan Anggaran Kota Surabaya di Bawah 50 Persen

Agus Imam Sonhaji Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengatakan, hingga Rabu (9/9/2015), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mencatat penyerapan anggaran di Kota Surabaya baru sebesar 46, 37 persen.

“Jumlah itu wajar karena di Surabaya ini mayoritas belanja modal konstruksi. Sifatnya di awal rendah, seperti di proyek, separuh waktu pelaksanaan kontrak, baru pencairan anggaran akan tinggi,” katanya kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (9/9/2015).

Menurut Agus, biasanya penyerapan anggaran baru akan memasuki puncaknya pada bulan November. Proyek fisik memiliki statistik yang hampir sama setiap tahunnya, yakni start lelang pada Januari sampai Maret, penandatanganan kontrak mulai Januari hingga Juli.

“Di awal Januari, belum ada penyerapan. Nanti April-Mei mulai merangkak dikit-dikit. Di Surabaya kontrak paling lambat Juli sudah diteken. Untuk progress-nya, kami tetap melakukan monitoring di lapangan supaya terminnya lancar dan penyerapan bisa tinggi,” katanya.

Terkait adanya peluang kesalahan pencairan anggaran yang dapat menyeret pejabat terkait ke dalam kasus korupsi, Sonhaji mengatakan hal tersebut tidak berlaku di Surabaya.

“Tidak takut dibilang korupsi karena di Surabaya kami menerapkan e-goverment. Selain itu kami tetap menerapkan kehati-hatian. Program yang sifat pelaksanaannya agak baru, tetap kami koordinasikan dengan dinas terkait, sehingga teman di dinas merasa aman tidak melanggar ketentuan,” katanya.

Dia menambahkan, masa transisi kepala daerah pada 28 September mendatang diprakirakan tidak akan berpengaruh signifikan pada penyerapan anggaran tahun 2015.

“Tetap bisa (menyerap dengan maksimal, red) karena mengikuti kontrak yang sudah berjalan. Kontrak yang ditandatangani paling lambat bulan Juli tinggal jalan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, penyerapan anggaran Kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar 88 persen. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 dengan total serapan di akhir tahun sebesar 80,7 persen. “Di akhir tahun, kalau anggaran tidak terpakai, tidak hangus karena melewati Desember jika kontraknya tidak selesai akan break,” kata Sonhaji.

Sementara dinas yang memiliki penyerapan anggaran paling rendah, kata Sonhaji, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya. “Proyek banyak mengalami kendala di lapangan. Semisal adanya bentangan kabel milik Telkom dan sebagainya,” katanya.(iss/ipg)