Pemerintah masih mengupayakan jalan damai untuk membebaskan Sudirman dan Badar dua WNI yang disandera anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jika upaya ini tidak berhasil, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan operasi militer.
Retno LP Marsudi Menteri Luar Negeri menegaskan sikap pemerintah ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Jenderal Gatot Nurmantyo Panglima TNI, menyatakan telah menyiapkan pasukan elitnya yang bisa digerakkan setiap saat untuk membebaskan dua WNI yang disandera OPM.
Pasukan terlatih yang disiapkan terdiri dari Kopasus, pasukan elit anti teror AD, Jenjaka, Detasemen Jala Mengkara satuan anti teror TNI AL dan Denbravo Kopaskas Korps Pasukan Khas satuan anti teror TNI AU.
“Persoalannya sekarang pemerintah belum mendapat izin dari otoritas pemerintah Papua New Guinea (PNG) melakukan operasi militer untuk membebaskan dua WNI yang disandera OPM di wilayah PNG. Untuk memasuki kedaulatan wilayah negara lain, harus ada izin dari negara yang bersangkutan,” kata Menlu.
Menlu sudah berbicara dengan rekannya Rimbink Pato, Menlu PNG, bahwa kedua WNI diinformasikan dalam keadaan baik, dan pemerintah PNG akan membantu Indonesia membebaskan dua warga negaranya.
“Pemerintah mengutuk keras kejadian ini dan tidak akan melakukan negosiasi apapun terhadap pelaku,” kata Menlu.
Lenis Kogoya staf khusus Jokowi Presiden yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat menyarankan operasi militer untuk membebaskan dua WNI yang disandera anggota OPM sedapat mungkin dihindari.(jos/iss/ipg)