Risma Minta SMA/SMK di Surabaya Tetap Dikelola Pemkot

Sesuai dengan perubahan UU nomor 23 tahun 2014 yang menggantikan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan segera mengambil alih pengelolaan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dengan pengambil alihan ini, maka kewenangan administrasi pengelolaan SMA dan SMK tidak lagi berada di tangan pemerintah Kabupaten/kota. Mengetahui kebijakan tersebut, Tri Rismaharini Walikota Surabaya menginginkan untuk Kota Surabaya pengelolaan SMA/SMK tetap di tangan Pemkot.

Bahkan pihaknya sudah berkonsultasi ke pemerintah pusat dan akan segera mengirimkan surat untuk meminta kebijakan khusus agar pengelolaan SMA/SMK tetap di tangan Pemkot.

Keinginan Risma tersebut buka tanpa alasan. Dia khawatir jika SMA/SMK di Surabaya dikelola Pemprov, nantinya tidak akan maksimal. Dia juga khawatir jika siswa-siswi SMA/SMK tidak ditangani dengan secara utuh, kenalakan anak akan menjadi meningkat.

“Saya bukan tidak mau menjalankan Undang-undang, cuma masalahnya pendekatan di Surabaya ini berbeda,” kata Risma pada suarasurabaya.net, Minggu (18/1/2015).

Walikota Surabaya ini mengatakan, selama melakukan pengelolaan, pihaknya melakukan pendekatan terhadap siswa-siswi secara utuh. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, namun juga lingkungan di sekolah. “Jadi tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, lingkungan di luar sekolah juga kami buat semacam pengembangan yang lengkap,” ujarnya.

Alasan yang kedua, kata dia, soal anggaran pendidik di Surabaya yang cukup besar. Risma khawatir jika anggaran pendidikan di Surabaya turun, pasti akan ada pungutan di sekolah. Sejauh ini Pemkot telah mencukupi semua kebutuhan di SMA/SMK termasuk soal anggaran.

“Sejauh ini kami cukupi semua kebutuhan sekolah. Saya khawatir jika anggaran untuk sekolah itu turun, kemudian ada permintaan sumbangan lagi, nah sumbangan lagi itu akan membuat jadi ribut. Jadi karena pertimbangan-pertimbangan itu, banyak yang saya khawatirkan terutama pada sisi kompleksitas penanganan anak,” kata dia.

Risma menjelaskan, anak didik di Surabaya tidak hanya dapat didekati dari sisi sekolah saja. Konsep ini yang selama ini diterapkan Pemkot dalam pengelolaan SMA/SMK di Surabaya, sehingga kedepannya anak didik menjadi manusia yang seutuhnya.

“Nah ini yang coba saya terapkan. Saya gunakan untuk mengelola anak, sehingga kelak mereka menjadi manusia yang seutuhnya,” ujarnya.

Mengenai konsep pendekatan terhadap anak didik yang dilakukan Pemkot, Risma mencontohkan, untuk mengembangkan rasa nasionalisme pada anak, Pemkot mengajarkan anak didik untuk mengunjungi situs-situs bersejarah yang membangun nasionalisme.

Tidak sampai di situ saja, Pengelolaan Pemkot juga sampai pada hobi anak didik. “Masalah hobi anak didik Kemudian sekolah kami penuhi, jadi anak-anak itu ada yang minta dibuatkan lapangan voli, lapangan Badminton, buatan sanggar seni, jadi komplit gitu lho,” jelasnya.

Terkait anggaran untuk SMA/SMK jika nantinya turun, Risma khawatir akan berdampak pada banyaknya anak putus sekolah. Karena jika anggaran kurang, kemudian sekolah berlomba-lomba menarik besaran pungutan, maka akan banyak anak yang tidak mampu putus sekolah karena tidak sanggup memenuhi biaya. (wak/dwi)