Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2016, Presiden Minta Pendapat Rakyat

Joko Widodo Presiden menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2016 berasal dari inisiatif DPR.

“Tolong rakyat ditanya,” ucap presiden ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang komitmen pemerintah terkait urusan revisi UU KPK di Ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Jokowi Presiden juga meminta agar ahli hukum, akademisi, aktivis anti korupsi diajak bicara. “Semangat revisi KPK untuk memperkuat KPK bukan memperlemah,” ucapnya.

Presiden yang tiba di Bandara TNI Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.05 WIB dari Prancis mengikuti KTT perubahan iklim, juga menjelaskan tentang kontribusi Indonesia yang cukup besar di KTT yang diikuti 147 negara tersebut.

Turut mendampingi presiden menyampaikan keterangan pers, Luhut Pandjaitan Menko Polhukam, Rizal Ramli Menko Kemaritiman, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Sofyan Djalil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pramono Anung Sekretaris Kabinet dan Teten Masduki Kepala Staf Kepresidenan.(jos/iss/ipg)