Presiden Minta PPATK Telusuri Transaksi Perikanan dan Kehutanan

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia meminta PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan di sektor perikanan dan kehutanan terutama dalam hal illegal fishing dan illegal logging.

Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (17/2/2015), mengatakan pihaknya diundang oleh Presiden untuk membicarakan peran PPATK dalam memberikan masukan melalui kas negara dari sisi pajak.

“Kemudian peran PPATK dalam memberantas illegal fishing dan illegal logging,” katanya seperti dilansir Antara.

Yusuf mengatakan pihaknya sudah mengirimkan 33 hasil analisis wajib pajak yang bisa berpotensi menyumbangkan triliunan rupiah dari sisi pajak.

PPATK juga sedang menyidik 3.100 wajib pajak besar dimana sudah berhasil disidik 10 wajib pajak dengan nilai sekitar Rp33 triliun.

“Ada perorangan ada perusahaan, nah ukuran besar itu antara Rp168 juta hingga Rp1,9 triliun perwajib pajak,” katanya.

Yusuf yakin potensi pajak yang bisa diraih negara lebih tinggi tahun ini mengingat banyak informasi yang berhasil dihimpun dari sektor perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sektor kehutanan melalui Kementerian Kehutanan.

“Maka kita optimalkan targetnya begitu tinggi tahun ini,” katanya.(ant/iss/ipg)