Perkembangan Demokrasi di Jatim Masih Tergolong Buruk

Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan demokrasi di Jawa Timur masih tergolong buruk kalau mengacu pada standar United Nations Development Programme (UNDP) dibandingkan daerah-daerah lainnya.

M. Sairi Hasbullah Kepala BPS Jawa Timur pada Radio Suara Surabaya mengatakan, itu terlihat dari nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013 lewat survei BPS yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Bappenas, UNDP dan tim ahli.

“IDI Jawa Timur tahun 2013 tidak sampai 60 poin dari skala 0-100. Angka ini di bawah ambang batas skor 60 untuk klasifikasi demokrasi tingkat sedang,” kata dia.

Meski begitu, lanjut dia, dibanding tahun 2012 IDI Jawa Timur naik 4,33 poin. Walaupun masih rendah, peningkatannya dari tahun ke tahun cukup signifikan. Pada 2010 angka IDI Jatim 55,12 dan tahun 2011 naik jadi 55,98.

Kenaikan angka itu dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kata Sairi, aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga demokrasi sudah cukup tinggi tapi aspek hak-hak politik yang sangat rendah.

“Lemahnya IDI di Jatim, makin banyak demo makin bagus. Tapi demo yang berakhir dengan kekerasan ini yang menjadi faktor minus. Di Jatim saja yang demo dengan kekerasan makin banyak seperti lempar telur busuk atau tomat,” ujar dia.

Sairi menjelaskan, ada delapan indikator yang menjadikan IDI lemah di Jawa Timur diantaranya pernyataan mendeskreditkan orang lain, ancaman ke masyarakat lain, ancaman kekerasan berbau agama.

“Tidak semua yang dijelaskan dalam IDI itu mencerminkan keburukan. Karena melihatnya harus per indikator,” tambah dia. (dwi/rst)