Pemerintah Daerah Diminta Selektif Pasang Iklan Advertorial

Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN dan RB minta seluruh praktisi humas pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selektif memilih media untuk iklan advertorial.

“Jangan sampai advertorial hanya pada media yang cakupan pembacanya sedikit. Praktisi humas harus selektif memilih media yang tepat sehingga dana yang dikeluarkan bisa akuntabel,” ujar Herman, ketika ditemui di sela-sela workshop revolusi mental bagi pejabat humas di Surabaya, Jumat (15/5/2015).

Herman mengatakan, selama ini banyak iklan advertorial yang diberikan bagi media dengan jumlah pembaca cukup sedikit. Bahkan tak jarang media tersebut hanya dibaca oleh kalangan internal birokrasi dan tak dijual ke kalayak umum.

“Ini harus tepat, kami juga sudah menekankan jangan sampai anggaran advertorial yang berlimpah itu informasinya tak sampai pada masyarakat. Jadi harus selektif, media itu pembacanya siapa dan berapa,” kata dia.

Ikan advertorial, kata dia, juga harus segera ditinggalkan, apalagi biro humas di semua tingkatan saat ini juga telah miliki website sehingga bisa memanfaatkan jaringan website seluruh humas yang ada di Indonesia.

Dia mencontohkan, informasi mengenai kebijakan pemerintah Jawa Timur misalnya, jika seluruh website yang dimiliki pemerintah maka informasi itu bisa dibaca di seluruh website miliki humas pemerintah daerah dengan jangkauan pembaca yang cukup luas sehingga tak perlu lagi mengeluarkan iklan advertorial.

Selain itu, media sosial juga harus diaktifkan. “Masih banyak humas yang tak punya media sosial baik facebook maupun twitter, ini kan aneh,” ujarnya.

Dengan memanfaatkan media sosial, Herman mencontohkan, informasi mengenai Kementerian PAN RB saat ini sering mencapai trending topic di twitter.

“Bahkan website kami (Kementerian PAN dan RB), pernah menduduki peringkat sepuluh besar bersaing dengan website berita lainnya,” kata dia. (fik/rst)