Pemerintah Antisipasi Kekeringan 2015 Akibat El Nino

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengantisipasi gejala kekeringan yang diperkirakan bakal terjadi di berbagai daerah pada musim kemarau tahun 2015 akibat fenomena El Nino.

“Untuk menghadapi kekeringan sudah melakukan beberapa antisipasi sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Mudjiadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Menurut Mudjiadi, di bidang irigasi, Kementerian PU bakal melihat apakah aliran air masih lancar dan bila tidak dapat naik maka akan dilengkapi dengan pompa.

Selanjutnya, ujar dia, apabila airnya cukup namun tidak memenuhi semua wilayah maka akan dilakukan efisiensi penggunaan air yang dilakukan melalui sistem pergiliran dalam penggunaan air dan teknologi hemat air. Sedangkan untuk waduk terkait dengan penyediaan air baku, Mudjiadi mengatakan pihaknya akan mengadakan operasi waduk kering.

Hal itu bermakna bahwa air baku yang terdapat di dalam waduk akan diprioritaskan untuk keperluan air minum, irigasi dan industri.

“Di luar keperluan itu kami stop dulu. Jadi tujuan utamanya saja kita dahulukan,” kata Dirjen Sumber Daya Air.

Berdasarkan data per 30 Juni 2015, dari 16 waduk utama terdapat lima waduk yang mengalami defisit yaitu Waduk Keuliling di Aceh, Batutegi di Lampung, Saguling di Jawa Barat, Wonogiri di Jawa Tengah dan Waduk Bening di Jawa Timur.

Mudjiadi mengatakan bahwa saat ini selalu dilakukan pemantauan intensif terhadap ketersediaan air di waduk untuk mengetahui tingkat kekeringan melalui monitoring elevasi muka air waduk.

“Dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan saat ini telah tersedia 761 unit pompa air untuk membantu suplai air yang tersebar di 11 Balai Wilayah Sungai walaupun Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain itu, ujar dia, suplai air bersih melalui mobil tangki dan hidran umum juga dilakukan pada daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. Hal tersebut dilakukan dengan koordinasi dengan sektor lainnya yang terkait dengan rangka antisipasi bencana dan anomali iklim.(ant/iss/ipg)