Pemerintah Alokasikan Dana Rp107 M Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp107 miliar untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air, belakangan ini.

Siti Nurbaya Menteri LHK di Jakarta, Jumat (31/7/2015), menyatakan dana tersebut terdiri dari anggaran kementerian yang sudah ada sebanyak Rp93 miliar serta tambahan Rp14 miliar.

“Kalau dana tidak terlalu menjadi persoalan, karena kalau bencana dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga ada dana on call yang bisa digunakan kapan saja saat diperlukan,” katanya, ketika memaparkan dukungan Kementerian LHK dalam penanggulangan korban erupsi Gungung Sinabung Sumatera Utara dilansir dari Antara.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti menyatakan, yang justru dikhawatirkan saat ini dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yakni ketiadaan sumber air untuk upaya pemadamannya.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan air, menyusul bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia akibat El Nino Moderate.

“Kita menggunakan air rata-rata 60 liter per hari. Saya meminta agar adanya upaya penghematan air. Dunia usaha juga harus melakukan hal itu. Industri dan hotel-hotel harus ikut melakukan penghematan air,” ujarnya.

Menurut dia, selain untuk kebutuhan sehari-hari, air juga sangat dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga mulai terjadi di sejumlah daerah.

“Memang akibat kekeringan yang dikhawatirkan adalah tidak adanya sumber air untuk memadamkan api. Bagaimana kita melakukan water boombing kalau airnya tidak ada,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pekan ini sudah terdapat 12 provinsi, 77 kabupaten/kota, dan 526 kecamatan yang telah mengalami kekeringan dan diprediksi akan terus meningkat hingga November 2015.

Ke-12 provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Lampung dan Bali.

Mengenai penghematan penggunaan air tersebut, Siti meminta ke beberapa dunia usaha seperti industri atau hotel-hotel, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk juga harus melakukan penghematan air.

Selain itu, beberapa industri vital seperti PLN diminta untuk menyiapkan “emergency respons”. “Dengan menurunnya debit air, waduk untuk listrik harus ada antisipasi berkurangnya volume air,” kata dia. (ant/wak/ipg)