Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengamanan Siber

Pemerintah berencana membentuk badan siber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis non pertahanan demi memperkuat kedaulatan bangsa.

“Sistem siber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta seperti dilansir Antara.

Luhut menyatakan akan menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah seperti Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang siber pada berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika.

“Juga pakar IT Indonesia untuk turut mengabdi, sehingga, gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama. Kita juga sadar bahwa masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan siber,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, badan siber yang terintegrasi ini dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Dia tak menampik isu bahwa Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan siber.

Masyarakat meresahkan kabar bahwa Kantor Staf Presiden menggandeng dinas intelijen Amerika CIA untuk mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data yang dikhawatirkan dapat menyedot pembicaraan pribadi pada aplikasi ponsel seperti WhatsApp, Blackberrry Messenger dan jejaring sosial lainnya.

“Justru, pembangunan national cyber security (pengamanan siber nasional) ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” kata Luhut yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sebelumnya, berkembang desas-desus bahwa KSP akan berkerja sama dengan CIA untuk memantau percakapan masyarakat dalam aplikasi Big Data yang adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur.

“Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data. Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data,” kilah Luhut.

“Isu kerja sama KSP-CIA menyedot data percakapan masyarakat melalui jejaring sosial tak cerdas dan kontraproduktif,” ujarnya.

Rudiantara Menteri Komunikasi dan informatika mengatakan pembuatan sistem pertahanan dan keamanan siber sudah mendesak karena setiap hari pertahanan siber Indonesia terus diserang. Indonesia bahkan disinyalir menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal.

“Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan siber dalam negeri,” tandas Rudiantara. (ant/dwi)