Parlemen Minta Bulog Waspadai Mafia Beras di Operasi Pasar

Komisi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Perum Bulog membatasi pembelian beras saat operasi pasar. Pembatasan harus dilakukan guna menghindari praktek mafia beras yang memanfaatkan harga murah yang ditawarkan dalam operasi pasar.

“Saya melihat operasi pasar kali ini masih semrawut sehingga perlu kewaspadaan jangan sampai ada mafia yang melakukan aksi borong beras,” kata Kabil Mubarak Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Jumat (27/2/2015).

Menurut Kail, jika beras operasi pasar jatuh ke tangan para mafia, maka operasi pasar kali ini tidak akan bisa menekan harga. Bahkan harga beras kemungkinan malah akan tak terkendali.

“Jangan sampai operasi pasar malah menguntungkan tengkulak sehingga tidak tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar ingin mendapatkan beras murah tidak kebagian karena sudah diborong tengkulak,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Karenanya, sebelum operasi pasar, pemerintah harusnya melakukan pendataan melalui RT/RW. Bagi yang sudah terdata lantas diberikan kupon sehingga operasi pasar kali ini benar-benar bisa tepat sasaran.

Menurut dia, selain operasi di pasar-pasar, bulog sebenarnya juga bisa menjual langsung ke perkampungan yang disesuaikan dengan jumlah keluarga yang berhak. Namun penjualan di perkampungan akan membutuhkan tenaga lebih banyak daripada dilakukan di titik keramaian.

Sementara itu, Muhammad Fawaid anggota Komisi B DPRD Jawa Timur minta pemerintah melakukan evaluasi penyebab naiknya harga beras. “Indonesia merupakan negara agraris apalagi Jatim ini lumbung pangan sehingga kenaikan beras kali ini sangat mengherankan,” kata dia.

Operasi pasar, kata dia, hanyalah langkah jangka pendek. Karenanya, pemerintah harus segera mencari solusi agar harga beras bisa selalu dikendalikan.

Pemerintah harus mencari solusi jangka panjang agar harga beras bisa stabil tidak merugikan konsumen namun tetap bisa memberikan kesejahteraan bagi petani.(fik/dwi)