PP Jadi Rekanan Bulog untuk Putus Mata Rantai Kartel Sembako

Badan Urusan Logistik (Bulog) resah akan monopoli harga sembilan bahan pokok oleh tengkulak, kartel, makelar, atau cukong. Karenanya, Bulog menggandeng Pemuda Pancasila (PP) untuk melancarkan distribusi sembako ke masyarakat tanpa melalui kartel atau cukong.

TM Nurlif Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP mengatakan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Bulog dengan PP telah ditandatangani sejak 13 Oktober lalu.

“Bulog menilai PP adalah organisasi yang punya massa hingga di tingkat desa. Tujuan kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran sembako ke masyarakat. Tidak lewat tengkulak, tidak lewat kartel, atau makelar,” ujar Nurlif dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PP Jatim di Kadin Jatim, Sabtu (19/12/2015).

Namun, kerjasama ini mensyaratkan PP sudah memiliki badan hukum. Untuk itu, PP harus memiliki koperasi. “Kita harus membentuk koperasi-koperasi. Mulai di tingkat wilayah, cabang, anak cabang, sampai di kelurahan,” kata Nurlif.

Demi terwujudnya hal ini, Nurif menginstruksikan agar seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP segera menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Sub Depot Logistik (Dolog) di masing-masing daerah.

“PAC bisa menanyakan kepada Kepala Dinas Koperasi, bagaimana mekanisme membuat koperasi. Tanyakan ke Kepala Sub Dolog, bagaimana nanti sistem pendistribusian dari Sub Dolog ke koperasi PP,” katanya.

Kerjasama dengan Bulog ini, kata Nurlif, untuk sementara terbatas pada komoditi beras, minyak goreng, dan gula.

Secara umum, Koperasi Pemuda Pancasila nantinya akan menampung tiga bahan pokok tersebut dari Sub Dolog setempat. Adapun pembayaran, kata Nurlif, akan dilakukan secara langsung dari rekening koperasi ke Perum Bulog.

“Jadi tidak lagi melalui tengkulak, makelar, kartel atau cukong. Langsung ke Koperasi PP. Nanti namanya bisa Koperasi Usaha Abadi. Nama koperasi diikuti daerah masing-masing, supaya Bulog tahu, oh, ini Koperasi Pemuda Pancasila,” ujarnya.

Anggota koperasi ini, nantinya, adalah kader-kader PP di masing-masing daerah. Namun, Nurlif menghimbau agar tidak terjadi praktik jatah untuk kerabat anggota PP.

“Kalau sampai itu terjadi. Itulah awal mula kehancuran koperasi yang kita bangun. Saya tekankan, ini bisnis, bukan (kegiatan,red) sosial,” katanya. (den/iss/ipg)