PKB Nilai Pemerintahan Jokowi Tidak Ada Kemajuan

PKB memberi nilai negatif terhadap pemerintahan Jokowi Presiden utamanya di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari yang diharapkan dalam APBN 2015. Demikian pula target bidang pertanian dan perikanan yang diidolakan Jokowi.

Hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Penilaian partai pendukung pemerintah ini disampaikan dalam refleksi akhir tahun di kantor DPP PKB jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).

Kegagalan pemerintah mencapai target karena Jokowi Presiden tidak bisa memanfaatkan momentum politik dan keamanan yang cukup kondusif.

Karena Presiden tidak fokus terhadap program yang dijanjikan waktu kampanye akibatnya Jokowi tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan mata.

Kesejahteraan rakyat yang diimpikan Jokowi belum bisa terwujud. Bahkan kemiskinan dan pengangguran cenderung meningkat sedang pendapatan negara menurun, hutang negara yang malah meningkat.

Tentang delapan kebijakan ekonomi yang telah digulirkan, kata Muhaimin Iskandar, semuanya untuk jangka panjang dan terkait dengan investasi bersekala besar tidak untuk rakyat kecil.

Bahkan di tengah kebijakan ekonomi, pemerintah menaikan tarif listrik untuk daya 1.300 watt sesuai dengan harga pasar.

Pengguna listrik ini sebagian besar adalah masyarakat kecil. Untuk itu PKB minta kenaikan tarif listrik tahun 2016 ini dibatalkan.

Pemerintahan Jokowi juga diminta memberi peran yang lebih besar pada Bulog dan Bulog berani membeli hasil petani lebih tinggi dari harga pasar demi kesejahteraan petani.

Agar kondisi yang mengecewakan ini tidak terjadi di tahun 2016, PKB mendesak pemerintah agar tidak anggap enteng dan mengentengkan masalah.

Muhaimin Iskandar selaku ketua umum DPP PKB mempersilakan Presiden mengoreksi kenerja kader PKB yang duduk di kabinet. Yakni Imam Nahrowi Menpora, Hanif Dzakiri Menaker dan Marwan Jakfar Mentri desa dan pembangunan daerah tertinggal. (jos/dwi)