PBNU Bantah Rekrut Tenaga Pendamping Desa

Marsudi Suhud Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, NU tidak pernah membuat surat edaran untuk merekrut tenaga pendamping pengelolaan dana desa.

PBNU meminta PWNU Jatim ikut menyelidiki surat edaran atas nama NU yang disinyalir banyak beredar di Jawa Timur.

Kata Marsudi, orang yang mencatut nama NU ini diduga ingin merusak citra NU menjelang Muktamar NU ke 33 di Jombang Jatim bulan Agustus 2015.

Surat edaran yang belum diketahui pembuatnya, cepat mendapat respon masyarakat, utamanya warga Nahdliyin di tingkat desa dan kabupaten karena dalam surat edaran itu dicantumkan besar honor bagi yang diterima sebagai tenaga pendamping.

Setiap desa dikatakan akan merekrut lima orang pendamping dengan honor antara Rp4 sampai Rp5 juta perbulan.

PBNU memperkirakan pembuat surat edaran ini sengaja memanfaatkan momen rencana pemerintah yang dalam waktu akan mencairkan dana desa sebesar satu miliar rupiah per desa melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kata Marsudi, Marwan Jakfar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memang orang NU, tapi soal tenaga pendampingan bukan urusan NU. Masyarakat diminta hati-hati.

Erma Rahmawati warga Bakalan Jombang mengaku juga menerima surat edaran itu melalui saudaranya di Magetan karena itu dia perlu konfirmasi ke NU. (jos/dwi/ipg)