Muktamar NU akan Bahas BPJS yang Kontroversi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjadi bahasan komisi Bahtsul Masail Muktamar NU ke 33 di Jombang, yang akan dibuka Jokowi Presiden, Sabtu (1/8/2015) malam.

Penjelasan ini disampaikan Slamet Efendi Yusuf Ketua Panitia SC Muktamar ke-33 NU.

Masalah BPJS menjadi perhatian masyarakat menyusul pernyataan MUI yang menyebut BPJS tidak Islami dan sebagian lagi ada yang mengharamkan. Sehingga timbul pemikiran perlunya mendirikan BPJS syariah, yang dianggap lebih adil, tidak sekadar mencari uang.

Pernyataan MUI telah menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan ada yang ingin menarik diri dari keanggotaan BPJS.

Meskipun MUI menganggap tidak Islami, BPJS tetap diperbolehkan beroperasi karena dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Materi yang akan dibahas komisi Bahtsul Masail ad diniyah al waqiyah ini, antara lain apakah konsep jaminan kesehatan nasional dan BPJS sesuai dengan konsep syariah Islam,” kata Slamet.

Komisi Bahtsul Masail yang beranggotakan ulama fiqih dan berbagai disiplin ilmu akan menjawab masalah BPJS yang sedang menjadi perbincangan publik.

Di antaranya pertanyaan, apakah program BPJS ini mengandung riba, bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS, apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran yang disepakati.

Selain Bahtsul Masail Waqiiyah, ada juga komisi Maudlu`iyah yang akan membahas metode istinbath dan Bahtsul Masail Qanuniyah yang akan membahas perlindungan umat melalui undang-undang serta pelaksanaan pendidikan agama di sekolah.(jos/iss/ipg)