Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengirim surat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan diskresi khusus atas mandeknya seluruh proyek akibat krisis pasir yang saat ini terjadi di Jawa Timur.
“Secara lisan sebenarnya sudah saya sampaikan dan Pak Menteri setuju, tapi tetap saya harus berikirim surat secara resmi,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur usai menggelar pertemuan tertutup bahas krisis pasir yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (2/12/2015).
Surat yang dikirimkan oleh Soekarwo berisi permohonan dispensasi atas keterlambatan pengerjaan proyek-proyek besar seperti pembangunan Jalan Tol serta pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).
Akibat tragedi tambang berdarah di Lumajang, suplay pasir untuk kebutuhan beton kualitas baik hanya tersedia 30 persen. Akibatnya, banyak proyek besar terhenti. Pembangunan tiga jalan tol yaitu tol Gempol-Pasuruan, kemudian tol Surabaya-Mojokerto, serta Mojokerto-Kertosono juga terhenti.
Menurut dia, kebijakan dispensasi bagi proyek yang molor ini harus dikeluarkan, jika tidak maka akan ada banyak kontraktor yang terkena denda. Padahal kesalahan molornya pembangunan proyek itu bukan karena kesalahan kontraktor.
Menurut Soekarwo, hasil penelitian yang telah dilakukan tim dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Jawa Timur terhadap pasir dari Gunung Semeru, ternyata kualitasnya memang belum tergantikan dengan pasir dari daerah lain seperti dari Gunung Kelud atau daerah penghasil pasir lainnya.
“Sebanyak 20 orang lulusan UGM telah meneliti kualitas pasir besi Lumajang yang terbaik. Bahkan sudah dibandingkan dengan gunung berapi lainnya seperti Gunung Kelud tetap pasir dari Gunung Semeru yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, krisis pasir yang terjadi di Jawa Timur ternyata juga berkontribusi bagi inflasi bulan November 2015. “Ini kali pertama pasir jadi penyumbang inflasi,” ujarnya. (fik/rst)