Korupsi Sulit Diberantas karena Penguasa Negara dari Partai

Hasyim Muzadi mantan Ketua Umum PBNU mengatakan untuk memberantas korupsi secara efektif, diperlukan lembaga independen yang tidak berasal dari eksekutif maupun legislatif.

Lembaga independen yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, kata Hasyim, kekuatan politik saat ini ada di legislatif (DPR) maupun eksekutif (pemerintah).

Yang paling penting, menurut Hasyim, jangan sampai lembaga KPK ini diintervensi oleh kekuatan politik, baik dari legislatif maupun eksekutif. Kalau sampai diintervensi, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil secara maksimal.

“Yang terpenting adalah tidak adanya campur tangan politik terhadap masalah-masalah yang menyangkut tindak pidana korupsi. Dan ini bukan masalah yang gampang. Karena politisasi pada tingkat parlemen dan eksekutif itu sangat tinggi. Karena kekuasaan sekarang dipegang partai politik,” ujar Hasyim yang juga anggota Wantimpres di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Apalagi, gerakan pelemahan KPK saat ini sudah sampai dengan cara konstitusi yaitu dengan merevisi UU KPK.

“Mereka akan melakukan berbagai macam cara, dan cara itu bisa juga konstitusional, karena di dalam masalah korupsi, kita mengenal Constitutional Crime (kejahatan konstitusi) atau kejahatan yang dibungkus oleh konstitusi (peraturan perundangan),” paparnya.

Untuk itu, kata dia, dengan KPK yang tegas dan independen, minimal mereka (pemerintah dan DPR) akan hati-hati di dalam mengelola uang negara itu, karena mengetahui akan resikonya.

Sekedar diketahui, revisi UU KPK yang akan dilakukan pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan dengan alasan UU itu belum mendesak untuk dilakukan perubahan.

Tetapi, sebelum diputuskan ditunda, banyak elemen masyarakat maupun akademisi melakukan protes dan unjuk rasa kalau langkah revisi itu merupakan gerakan pelemahan KPK.(faz/iss/dop)