Komisi VII Kumpulkan Bukti Kasus Freeport untuk Bahas Revisi UU Minerba

Mulyadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, munculnya kasus PT Freeport Indonesia membuka mata DPR kalau selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang ada di Papua penuh permainan.

Untuk itu, kata Mulyadi, ke depan pengelolaan sumber daya alam di Papua oleh Freeport harus transparan, sehingga bisa dicegah permainan gelap oleh pihak-pihak tertentu.

“Harus transparan, sehingga tak ada yang bermain di wilayah gelap, seperti yang terjadi selama ini. Kegaduhan akhir-akhir ini membuka mata kita untuk semakin aware dan waspada,” ujar Mulyadi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Dia menjelaskan, semua bahan dari kegaduhan berhubungan dengan Freeport ini, menjadi momentum dan akan menjadi referensi dalam rencana revisi UU Minerba.

DPR, kata Mulyadi, akan bersikap tegas kepada pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan mulai dari Perda, PP sampai aturan perundangan.

“Kita akan tekan pemerintah untuk tegas menjalankan berbagai peraturan yang ada kepada PT Freeport termasuk mengenai pembangunan smelter untuk mengolah hasil tambang di Indonesia yang sudah diamanatkan dalam UU,” pungkasnya.(faz/iss/ipg)