Ketua Pansus Pelindo II Desak Presiden Copot Rini Soemarno

Rieke Diah Pitaloka, Ketua Pansus Pelindo II mendesak Joko Widodo Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Rini Soemarno, Menteri BUMN.

Rieke menengarai ada persekongkolan jahat antara Richard Joost Lino Direktur Utama PT Pelindo II dengan Menteri BUMN, yang mengakibatKan kerugian negara.

Desakan politisi PDI Perjuangan ini diungkapkan setelah KPK menetapkan RJ lino sebagai tersangka dalam pengadaan 10 unit Quay Container Crane pada tahun 2010.

Selain itu, RJ Lino dipersalahkan melanggar peraturan pemerintah dan perundang-undangan, serta melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak asing secara diam diam.

Penetapan RJ Lino sebagai tersangka diumumkan dalam konferensi oleh Yayuk Andriati Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Secara terpisah, Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI minta kepada Jusuf Kalla Wakil Presiden dan Rini Soemarno, agar tidak mengintervensi pananganan dugaan korupsi yang melibatkan RJ Lino.

Pernyataan politisi PDI P ini berdasarkan pengalaman ketika RJ Lino diperiksa Bareskrim Polri yang kala itu dipimpin Komisaris Jenderal Budi Waseso Kabareskrim.

“Pada saat itu RJ Lino minta perlindungan kepada Menteri BUMN dan wakil presiden. Dan Kabreskrim yang bersemangat membongkar dugaan korupsi di PT Pelindo langsung dicopot,” katanya.

Masinton berkeyakinan Menteri BUMN dan wakil presiden, tidak terlibat dalam korupsi di PT Pelindo. Tapi diminta tidak mengintervensi proses pengusutan RJ Lino yang sedang berjalan pararel antara KPK dan Polri

Masinton menyoroti grativikasi dari RJ Lino kepada menteri berupa peralatan dan perabotan rumah tangga di rumah dinas Menteri BUMN.(jos/iss/ipg)