Kasus Setya Novanto Jadi Momentum MKD Kembalikan Kewibawaan Parlemen

Mulfachri Harahap Ketua Fraksi PAN DPR RI mengatakan, laporan Sudirman Said Menteri ESDM sudah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam laporan itu disebutkan kalau ada oknum anggota DPR RI yang diduga mencatut nama Joko Widodo Presiden untuk meminta saham dan proyek ke PT Freeport Indonesia dalam rangka proses perpanjangan kontrak.

“Kami berharap MKD bisa bekerja obyektif kemudian bisa secara independen untuk menyelesiakan tugas-tugas yang diberikan oleh UU kepada MKD sebagai instrumen di parlemen,” ujar Mulfachri di gedung DPR, Rabu (18/11/2015).

Dia berharap MKD memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan membangkitkan kembali kewibawaan parlemen.

“Saya kira tuduhan yang diarahkan ke oknum tertentu itu sedikit banyak mempengaruhi wibawa parlemen karena itu MKD harus menggunakan momentum dengan cara lakukan penyelidikan,” paparnya.

Dalam menjalankan tugasnya, kata dia, MKD harus bekerja secara independen, obyektif dan jangan sampai diintervensi.

“Kalau dalam proses penyelidikannya terungkap, MKD jangan sungkan katakan, sebaliknya kalau tak terungkap siapa yang dirugikan dengan tuduhan pak Sudirman Said, bisa dilakukan upaya berikutnya,” tandasnya.

Mulfachri tidak mau masuk apakah sesuatu itu melanggar etik atau tidak. Sehingga, masyarakat dipersilakan menilai sendiri.

“Silakan masyarakat nilai, tapi yang harus dibuktikan tidak boleh orang gunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau orang perorang. Jadi, kekuasaan itu untuk kepetingan orang banyak,” tutupnya.(faz/iss/ipg)