Pemerintah Pastikan Korban Erupsi Lewotobi Bisa Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2024
Senin, 25 November 2024 | 09:23 WIB
Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) mulai 1 Juli 2015.
Bobby R Mamahit Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat ditemui di kantornya, Kemenhub, Jakarta, Senin (16/3/2015) mengemukakan bahwa 116 pelabuhan yang akan menjadi BLU tersebut tersebar di enam wilayah pelabuhan.
Enam wilayah pelabuhan tersebut, yakni dari Jawa-Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali/Nusa Tenggara Timur hingga Maluku/Papua.
Bobby mengatakan dengan diubahnya skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan manajemen, dengan demikian bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai.
“BLU itu seluruh pendapatannya bisa diurus sendiri, diputar lagi, beda dengan UPT yang harus setor dan menunggu tahun anggaran lagi,” katanya.
Bobby mengatakan dengan diubahnya penegelolaan menjadi BLU, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perhubungan laut ditargetkan tercapai Rp5,4 triliun per tahunnya.
Selain pelabuhan, dia mengatakan, yang akan diubah skemanya menjadi BLU termasuk juga kapal dan pelaut serta navigasi laut.
Pelabuhan yang akan diubah skema menjadi BLU awalnya hanya 50 pelabuhan, dan saat ini bertambah menjadi 116 pelabuhan.
Adolf R Tambunan Direktur Pengerukan dan Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menjelaskan, BLU akan dikelola sendiri, sementara pengoperasian pelabuhan UPT itu dilakukan oleh para profesional dari luar kementerian.
“Kemungkinan BLU itu dikelola sendiri. Nilai lebihnya bisa tenaga ahli di luar pegawai, hasilnya untuk keperluan kantor itu sendiri,” katanya.
Dia mengatakan hasil dari operasional pelabuhan itu untuk mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan.
“Pelayanan harus meningkat. Mulai ada target waktunya, inaportnet harus operasi, ada target waktu yang ditetapkan kepada kami,” katanya.
Berdasarkan data Kemenhub, dari 50 pelabuhan yang rencananya ditawarkan kepada BUP, telah dilirik oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebanyak 35 pelabuhan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebanyak tiga pelabuhan.
Adolf menjelaskan sebagian besar pelabuhan yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya itu berada di wilayah Timur Indonesia, antara lain seperti di Pelabuhan Serui di Papua, Pelabuhan Tobelo di Maluku Utara, Pelabuhan Namlea di Maluku, Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Tual di Merauke.
Saat ini tercatat terdapat 2.155 pelabuhan umum di Indonesia yang terdiri dari 114 pelabuhan di bawah pengoperasian PT Pelindo. (ant/dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
