Jatim Tolak Mengambil Alih Kewenangan BPWS

Soekarwo Gubernur Jawa Timur menolak wacana yang digagas DPRD Jawa Timur untuk mengambil alih kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Sebelumnya, parlemen memang menilai BPWS yang selama ini dibawah naungan Kementerian PU telah gagal membangun kawasan madura sehingga kewenangannya harus diambil alih pemerintah Jawa Timur.

“Memang pemerintah provinsi lebih paham karakteristik Madura, tapi saya kira BPWS sudah jalan tinggal didorong agar jalannya lebih baik,” kata Soekarwo, ketika ditemui usai halal bihalal dengan ribuan PNS di kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (23/7/2015).

Selain itu, mengambil alih kewenangan BPWS bukanlah perkara mudah. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Madura cukup besar sehingga tidak mungkin untuk dikelola oleh pemerintah provinsi.

“Saya tidak sependapat, karena BPWS organnya PU pusat. Kalau (dibawah kendali) provinsi, sampeyan setuju biaya APBD provinsi kan uangnya membengkak,” ujar dia.

Menurut Pakde Karwo, julukan Soekarwo, problem utama BPWS sebenarnya lebih pada proses pembebasan lahan yang tak pernah selesai sehingga proses pembangunan juga terhenti.

Karenanya, dia berharap BPWS segera menemukan titik temu dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten di Madura sehingga program yang akan dijalankan bisa segera terwujud. (fik/ipg)