Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, menegaskan, istana memberi peringatan bagi para pencatut nama Jokowi Presiden dan siapapun mereka, agar tidak mengulangi perbuatannya.
“Presiden sudah memiliki data secara lengkap, baik berupa rekaman maupun transkrip. Mata dan telinganya banyak, sehingga ini menjadi peringatan bagi siapapun yang mengatasnamakan presiden, perlu hati-hati,” tutur Pramono di Istana, Selasa (17/11/2015).
Dalam kesempatan itu, Pramono tidak merinci, siapa orang-orang yang mencatut nama Jokowi. Ia hanya menyebut ada beberapa orang.
Kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden mencuat setelah beredarnya transkip pembicaraan antara SN (diduga Setya Novanto Ketua DPR RI) dengan R (pengusaha) dan MS (pejabat Freeport) terkait kontrak karya Freeport.
Jusuf Kalla Wakil Presiden menyampaikan, presiden dan dirinya belum berniat mengambil langkah hukum. Presiden masih menunggu hasil pemeriksaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Siapapun orangnya, kalau dicatut namanya pasti marah. Apalagi yang dicatatut itu nama seorang yang menjadi simbol negara, sangat berbahaya. Langkah berikutnya tunggu nanti,” kata Jusuf Kalla.
Semnatara, Setya Novanto Ketua DPR RI membantah dirinya telah mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk kepentingan pribadi, sehubungan dengan perpanjangan masa kontrak karya PT Freeport.
Setya mengaku memang pernah bertemu dengan pimpinan PT Freeport, tapi pertemuan itu untuk membahas kepentingan bangsa dan negara, utamanya rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pribadinya.
Bantahan Setya Novanto disampaikan melalui media setelah Sudirman Said Menteri ESDM melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).(jos/iss/ipg)